AHY Ungkap Capaian 100 Hari Kerja, Berantas Mafia Tanah dan Percepat PTSL

AHY Ungkap Capaian 100 Hari Kerja, Berantas Mafia Tanah dan Percepat PTSL

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menyelesaikan 100 hari kerja dalam jabatannya sebagai menteri. Dalam periode ini, AHY mengungkapkan sejumlah pencapaiannya.

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendapat berbagai amanah dan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugasnya. Menanggapi mandat tersebut, AHY segera bekerja dan turun langsung ke lapangan.

“Hari pertama kerja langsung terbang dan turun ke lapangan. Inilah yang kita lakukan di Sulawesi Utara ketika itu, saya langsung menyerahkan sertifikat secara door to door, sekaligus juga menyerahkan sertifikat untuk gereja,” cerita AHY dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (7/6/2024) siang.

Selain “belanja masalah,” AHY juga mengunjungi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dengan ATR/BPN untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk sengketa, konflik, dan mafia tanah. “Banyak urusan ATR/BPN dengan APH, urusan sengketa, konflik, mafia tanah. Oleh karena itu kami mendatangi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri,” ucapnya.

AHY kemudian memaparkan beberapa program kerja di kementerian ATR/BPN. Pertama, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu prioritas dari Presiden Jokowi. Pada tahun 2017, hanya ada 46 juta bidang tanah yang terdaftar, namun jumlah ini meningkat menjadi 110,8 juta pada Februari 2024.

“Alhamdulillah dalam 1.000 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga hari ini ada 133,3 juta bidang tanah. Mohon doa dan dukungan teman-teman sekalian, mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini benar-benar bisa tercapai 120 juta bidang tanah (yang teregister PTSL),” ujar AHY.

Selain itu, AHY juga membahas progres penyelesaian tanah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan target 21 paket pengadaan tanah untuk diselesaikan di IKN. “Di minggu-minggu terakhir ini ada empat paket pengadaan yang telah selesai, sedangkan beberapa masih on going,” tambahnya.

Terkait pemberantasan mafia tanah, AHY mengatakan telah melakukan rapat pra operasi untuk menentukan target operasi. Ada 82 kasus yang diduga menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 1,7 triliun. “Kita bekerja dengan serius ada 19 kasus yang berhasil diberantas, yang lainnya masih on progress. Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar Rp 893 miliar,” jelas AHY.

AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Polhukam pada Rabu (21/2/2024). AHY menjabat sebagai menteri di sisa 8 bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah dilantik, AHY menyusun rencana kerja untuk 100 hari pertamanya, fokus pada memberantas praktik mafia tanah dan mempercepat sertifikasi tanah elektronik. “Karena memang saya niatkan 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja, karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan ATR/BPN, termasuk juga belanja masalah,” kata AHY pada Kamis (18/4).

AHY menjelaskan bahwa berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan tidak hanya ada di pusat, tetapi juga di daerah, dengan kompleksitas yang beragam, termasuk overlapping dan tumpang-tindih tanah yang dilakukan oleh mafia tanah. “Berdasarkan laporan dan pengaduan yang kami dapatkan, ini ragamnya dari mulai terkait dengan overlapping, tumpang-tindih tanah termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan rapi,” tutupnya.