AIS Forum : Mewakili Sepertiga Wilayah Laut Dunia
Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) Memiliki Potensi untuk Menjadi Kekuatan Global
Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum), yang terdiri dari 51 negara yang mewakili sekitar sepertiga wilayah laut dunia, memiliki potensi besar di tingkat global.
Sora Lokita, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvas), menyatakan, “Kalau 51 negara itu bersuara dengan cakupan yang besar di dalam forum internasional, seperti PBB, tentunya didengar.” Di BNDCC di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, KTT AIS Forum 2023 adalah wadah bagi negara-negara untuk bersatu untuk mengatasi tantangan dan potensi kelautan di masa depan.
Negara-negara peserta Forum AIS berkisar dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, dan termasuk negara maju, negara berkembang, dan negara belum berkembang. Mereka berkumpul untuk membahas masalah kelautan yang mungkin terjadi di masa depan.
Dalam hal ekonomi, wilayah laut yang luas memiliki banyak potensi yang dapat dieksplorasi jika konsep “ekonomi biru” diterapkan. AIS Forum menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi ini sambil meningkatkan kapasitas negara kepulauan.
Forum ini pertama kali dibentuk di Indonesia melalui Deklarasi Manado pada 1 November 2018, dengan tujuan mendorong kerja sama antara negara-negara yang memiliki sumber daya dan pengalaman dengan negara-negara yang membutuhkan dukungan dalam pengembangan kelautan mereka.
Menurut Sora Lokita, “Banyak negara belum terlalu melihat laut seperti di Madagaskar.” AIS Forum berkolaborasi karena mereka belum memiliki fasilitas penyimpanan atau pengelolaan ikan, dan itu hanya masalah waktu dan strategi untuk menjadi kekuatan ekonomi besar di masa depan.
KTT AIS Forum 2023 meningkatkan peran FORUM. Ini berfungsi sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif serta wadah kerja sama untuk mendorong agenda masa depan terkait tata kelola laut global.
Tujuan dari KTT AIS Forum 2023 adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani empat masalah global: mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah laut, dan tata kelola maritim.
