Anas dan Sri Mulyani Setuju Mempercepat Layanan ‘Digital Payment’ Pemerintah
Percepatan layanan Digital Payment telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk membayar pajak melalui platform pembayaran digital.
Anas menyatakan dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis bahwa langkah-langkah kita untuk mempermudah masyarakat, terutama terkait pembayaran digital, akan dipercepat dengan dukungan dari Menteri Keuangan.
Menurut Anas, pembayaran digital merupakan komponen infrastruktur digital publik yang berfokus pada digitalisasi pemerintah. Inisiatif strategis di bidang ekonomi ini tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara mandiri. Ini juga melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk membayar layanan seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera), berbagai jenis pajak, dan lainnya melalui satu platform yang terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.
Selain itu, dia menyatakan bahwa layanan terintegrasi, akses yang signifikan, dan teknologi yang ramah pengguna adalah tujuan jangka menengah.
Menteri Keuangan akan mengoptimalkan sistem pembayaran terpadu yang menghubungkan seluruh layanan digital pemerintah. Tujuan dari optimalisasi ini adalah untuk membuat sistem pembayaran lebih mudah terhubung dengan berbagai jenis layanan keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Empat langkah telah disusun untuk mempercepat transformasi digital pemerintah. Pertama, layanan akan digabungkan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, pembangunan sistem digital prioritas dan layanan akan dipercepat. Langkah ketiga melibatkan pengembangan dan pengembangan GovTech Indonesia. Keempat, perhatikan kemudahan layanan.
“Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
