Anggota DPR Anita Jacoba Murka dan Menunjuk-nunjuk Nadiem Saat Rapat, Bahkan Singgung KPK
Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, mengecam Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat, bahkan sampai menunjuk-nunjuk Nadiem dalam rapat tersebut. Anita awalnya menyoroti anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud, mempertanyakan apakah anggaran itu sudah digunakan dengan baik atau belum.
“Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran sekitar Rp 15 triliun, tetapi menurut saya, mari kita koreksi diri. Mengapa ini terjadi? Mari jujur pada diri kita sendiri. Sudah banyak anggaran yang diberikan selama bertahun-tahun, apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak,” kata Anita dalam rapat bersama Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024).
“Pak Menteri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terkait realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN ke daerah,” tambahnya.
Anita mengkritik fakta bahwa masih ada guru PPPK yang belum mendapat Surat Keputusan (SK) meskipun sudah lulus. Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan menemukan banyak bangunan sekolah yang terbengkalai.
“Sampai sekarang, guru PPPK yang sudah lolos seleksi belum menerima SK. Di Provinsi NTT, mereka belum menerima SK. Kedua, masih banyak guru di daerah terpencil yang belum menerima tunjangan mereka. Ketiga, masih ada bangunan sekolah yang terbengkalai, padahal dana untuk itu sudah dialokasikan sejak 2021,” ungkap Anita.
“Di Kabupaten Kupang saja, ada 17 bangunan sekolah yang belum terselesaikan sejak 2021. Mau lagi? Mari kita lihat, dana-dana Program Indonesia Pintar (PIP),” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPR diverifikasi oleh dinas. Menurutnya, ada kekeliruan birokrasi terkait hal ini.
“Bahkan kami, sebagai anggota DPR, diatur lagi untuk melakukan verifikasi oleh Kemendikbud melalui dinas. Anda sebagai kementerian mau atau tidak melakukan verifikasi oleh dinas? Jangan suruh apa yang kami usulkan harus diverifikasi oleh dinas. Kami adalah lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kami yang menentukan anggaran di Indonesia,” kata Anita.
“Jadi, jika verifikasi harus dilakukan, seharusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itulah yang kemudian diberikan kepada kami. Jangan bolak-balik,” tambahnya.
Lebih jauh, dalam rapat ini, Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR untuk memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud. Dia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
“Saya meminta pimpinan kami memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa apa yang terjadi di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, mulai dari PIP, KIP, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), banyak sekali, semuanya hancur,” kata Anita.
Dia juga meminta agar anggaran dari tahun 2021-2023 diperiksa. Anita juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud.
“Tolong, saya meminta, pak pimpinan, mari berikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa. Mulai dari tahun 2021, 2022, 2023. Tidak perlu menambah anggaran jika ada banyak korupsi dan uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah, Pak Menteri, untuk kali ini, karena memang ini yang terjadi di lapangan,” pungkas Anita.
