Anggota DPR, DPRD, dan DPD Terpilih Harus Mundur Saat Maju Pilkada
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dengan tegas menegaskan bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dalam Pemilu 2024 harus mundur saat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan pada November 2024.
“Agar tidak ada lagi polemik, pengunduran diri harus disampaikan pada tanggal 22 September 2024,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu.
Doli menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat kerja bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami telah memutuskan mengenai pengunduran diri calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD yang terpilih. Mereka harus mengumumkan pengunduran diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Lebih lanjut, aturan tersebut juga telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan Peraturan Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota pada Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menegaskan bahwa tidak ada celah bagi calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD terpilih untuk dilantik jika mereka sudah mendaftar sebagai calon pada Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, jika mereka telah memutuskan untuk maju sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah, maka caleg terpilih tersebut tidak dapat dilantik lagi sebagai anggota dewan.
“Berdasarkan substansi yang telah kita sepakati hari ini, itu tidak mungkin lagi. Karena orang tersebut harus mundur dari statusnya sebagai calon terpilih. Jika sudah mundur sebagai calon terpilih, berarti dia tidak bisa dilantik lagi,” jelasnya.
