Anggota DPR Meminta Transisi Energi Tidak Membebani Masyarakat
Bandung, Penjuru – Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transisi energi menuju energi bersih agar tidak membebani masyarakat dengan harga energi yang lebih tinggi.
“Dalam pembangunan menuju net zero emission (nol emisi karbon), kita harus berhati-hati agar harga energi yang lebih mahal tidak memberatkan masyarakat, baik itu listrik maupun energi terkait migas,” ujar Mulyanto, seperti yang dilaporkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen, di Jakarta, pada hari Jumat.
Menurut Mulyanto, transisi energi yang tidak terencana dengan baik dan tidak diiringi dengan persiapan yang matang dapat mengganggu iklim bisnis.
Ia menyerukan agar pemerintah lebih fokus dalam mempersiapkan infrastruktur energi dan melaksanakan transisi secara bertahap. “Rencana yang terlalu cepat dapat mengganggu bisnis mereka (masyarakat),” tambah Mulyanto.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
DEN merumuskan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon pada tahun 2060.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa realisasi bauran EBT pada tahun 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi bauran EBT sebesar 12,3 persen dari target sebesar 15,7 persen.
Untuk meningkatkan bauran EBT, strategi yang dilakukan antara lain adalah melalui pembangunan pembangkit EBT melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dengan target pada tahun 2025 sebesar 10,6 gigawatt (GW).
