Anggota Komisi II DPR RI Berharap AHY Selesaikan Persoalan Pertanahan dengan Cepat

Anggota Komisi II DPR RI Berharap AHY Selesaikan Persoalan Pertanahan dengan Cepat

Bandung, Penjuru – Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI, mengungkapkan harapannya bahwa Agus Harimurti Yudoyono (AHY), yang baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dapat segera menangani berbagai persoalan pertanahan di Indonesia.

“Dengan tulus, saya berharap agar AHY dapat mengimplementasikan berbagai program dan menemukan solusi terbaik terkait dengan persoalan pertanahan yang begitu kompleks di Indonesia,” ujar Guspardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Senin.

Dia yakin bahwa AHY akan memberikan semangat baru bagi Kementerian ATR/BPN dengan melakukan inovasi dan melanjutkan program-program yang telah disahkan oleh Komisi II bersama Menteri ATR/BPN sebelumnya.

Guspardi juga mendukung upaya untuk menangani ‘mafia tanah’, seperti yang disampaikan oleh AHY.

“Saya selalu konsisten menyatakan bahwa mafia tanah beroperasi melalui ATR/BPN, dan Presiden Jokowi telah memerintahkan Kaporli dan Kejaksaan Agung untuk membantu Kementerian ATR/BPN dalam menangani mafia tanah yang masih beroperasi,” ungkapnya.

Dia menyebut tekad AHY untuk membersihkan kementeriannya dari pejabat yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan serta melindungi bawahannya yang bersih dari serangan para mafia tanah sebagai langkah yang patut diapresiasi.

“Komitmen ini luar biasa dan harus didukung bersama,” katanya.

Guspardi juga menjelaskan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Pak Jokowi menunjuk Mas AHY sebagai Menteri ATR/BPN pada 20 Februari 2024 lalu. Pertanyaan wartawan mengenai kemampuan AHY yang berpangkat mayor untuk menggantikan Pak Hadi Tjahyanto yang berpangkat marsekal sebenarnya tidak relevan. Jabatan menteri tidak terkait dengan pangkat militer, melainkan tentang kepemimpinan, wawasan, dan manajemen,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa latar belakang militer AHY, ditambah dengan pendidikan master yang diperolehnya di Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura, Universitas Harvard, dan Universitas Webster Amerika Serikat (AS), merupakan modal yang kuat bagi AHY dalam memimpin Kementerian ATR/BPN.

Guspardi berharap agar AHY segera mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam kepemimpinan Kementerian ATR/BPN. Ini termasuk pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL), duplikasi sertifikat tanah, konflik tanah, dan persoalan terkait mafia tanah yang masih menjadi perhatian masyarakat.

“Selain itu, masih ada serangkaian masalah pertanahan lainnya yang perlu ditangani,” tambah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.