Bank Indonesia Menaikkan Suku Bunga demi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi ketidakpastian global yang meningkat, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah mengumumkan bahwa BI akan meningkatkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR).
Dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Oktober 2023, Perry menyatakan, “Kenaikan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah menghadapi ketidakpastian global yang meningkat. Ini juga merupakan langkah pre-emptive dan berorientasi ke depan untuk mengurangi dampaknya terhadap inflasi yang diimpor, sehingga inflasi tetap sesuai target BI.” Pengumuman ini dirilis pada hari Kamis di Kantor BI, Jakarta.
Dalam RDG yang diadakan pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023, BI memutuskan untuk meningkatkan BI7DDR sebanyak 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Selain itu, suku bunga deposit dan pinjaman juga naik sebanyak 25 basis poin (bps) secara berturut-turut, mencapai level 5,25 persen dan 6,75 persen, masing-masing.
Perry juga menyatakan bahwa kebijakan makroprudensial yang longgar akan diperkuat melalui pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Perry juga menyatakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran terus dipercepat untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang didigitalkan.
BI terus memperkuat kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjaga nilai tukar rupiah stabil, intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Forward Non-Deliverable Domestic (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Perry menekankan bahwa dalam menghadapi dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat penting. Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD) bekerja sama untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran.
