Bappenas Mendorong Daerah Menggunakan Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta daerah untuk menggunakan ekonomi kreatif untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut Ervan Maksum, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada anggaran APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur ketika mereka kekurangan dana.

Pada Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Sulawesi 2023 di Makassar, Kamis, Ervan mengatakan, “Dana alokasi anggaran di APBN terbatas sehingga kita harus efektif dan prioritas, juga harus disesuaikan dengan pembiayaan yang kreatif.”

Pemiayaan kreatif dapat berasal dari investor atau pihak swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal. Namun, Ervan juga menekankan betapa pentingnya membangun ekosistem perizinan yang ramah investor.

Ervan menjelaskan, “Nomor satu yang saya titipkan ke provinsi adalah ekosistem perizinan harus bagus dan tidak ada pungli. Kita sudah membuat jalan yang bagus yang tidak ada lubang, tetapi jika perizinan (investor) banyak lubang, maka itu yang menjadi masalah.”

Ervan menekankan bahwa meningkatkan ekosistem perizinan dapat menarik investasi untuk pengembangan daerah. Mengingat dana APBN hanya dapat menopang sekitar 20 persen dari APBD, pihak swasta dapat memainkan peran besar dalam membangun infrastruktur.

Dalam pengembangan infrastruktur, Bappenas juga menekankan penggunaan ekonomi kreatif. Mereka menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan konektivitas, seperti yang terlihat pada proyek Stadion Mattoanging Makassar.

Ervan mengatakan Bappenas membentuk kluster pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi infrastruktur daerah dan menonjolkan kearifan lokal. Misalnya, di Sulawesi Selatan, mereka memanfaatkan potensi budaya laut.

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menggerakkan dana, termasuk mungkin Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan melibatkan peran swasta dalam pengembangan infrastruktur yang berpotensi.