Bareskrim Menurunkan Tim untuk Investigasi Dugaan TPPO terhadap Pengungsi Rohingya
Satu tim telah dibentuk oleh Badan Reserse Kriminal Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Investigasi dugaan jaringan TPPO yang berhubungan dengan arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Menurut Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, tim Satgas TPPO masih berada di Aceh untuk mempelajari dugaan TPPO terkait arus kedatangan pengungsi Rohingya.
Menurut penyelidikan di lapangan, penyelundupan orang, atau penyelundupan orang, adalah penyebab utama kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Meskipun penyelidikan saat ini fokus pada tahap penyelundupan orang, penyelidikan terus diperdalam terkait dugaan TPPO.
Smuggling dan perdagangan orang, juga dikenal sebagai human trafficking atau TPPO, dianggap sebagai salah satu pelanggaran dalam sistem migrasi penduduk global. Aspek hukum, seperti prosedur, metode, dan tujuan, yang membutuhkan pembuktian hukum, terkait dengan kedua tindak kejahatan tersebut.
Berdasarkan Konvensi PBB, perdagangan orang berarti merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan ancaman atau kekerasan untuk eksploitasi, termasuk eksploitasi prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Namun, penyelundupan mencakup perdagangan uang dengan membawa seseorang secara ilegal ke negara tertentu.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang diduga bertanggung jawab atas penyebaran pengungsi Rohingya ke Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terikat oleh konvensi PBB tentang pengungsi, pemerintah sedang mencari solusi untuk masalah pengungsi Rohingya. Bantuan yang diberikan kepada warga Rohingya dilakukan berdasarkan alasan kemanusiaan. Secara keseluruhan, penyelidikan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghentikan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan melindungi pengungsi Rohingya dengan cara yang manusiawi.
