Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meraih peringkat kedua dalam kategori e-purchasing terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Tahun Anggaran 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga akhir Juli 2023.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan LKPP, Yulianto Prihandoyo, memberikan penghargaan ini atas kontribusi BKKBN dalam pengadaan melalui katalog LKPP secara digital.
“Prestasi BKKBN dalam e-purchasing untuk RUP 2023 patut diapresiasi,” ujar Yulianto di Jakarta, Senin.
Penghargaan ini merupakan inisiatif pertama LKPP dan mencakup seluruh Kementerian/Lembaga. Yulianto menegaskan transparansi dalam penilaian.
“Publik, termasuk BKKBN, dapat memantau RUP dan transaksi katalog melalui dashboard di situs LKPP Big Box,” jelas Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP.
Setiap Kementerian/Lembaga telah menginput RUP dan transaksi e-purchasing katalog yang terealisasi.
“Saya harap BKKBN terus meningkatkan e-purchasing dan perhatikan produk dalam negeri,” tambah Yulianto.
Muhamad Arfan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa BKKBN, menerima penghargaan dan berterima kasih kepada LKPP.
“Ke depan, BKKBN akan semakin semangat sesuai peraturan,” kata Arfan.
Arfan berharap kerjasama BKKBN dan LKPP lebih optimal.
Data LKPP menunjukkan BKKBN mencapai 32,06% dari total RUP di e-Katalog sektoral pada semester pertama 2023.
BKKBN berkomitmen pada Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2022 mengatur langkah P3DN di lingkungan BKKBN.
Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dipimpin Sekretaris Utama untuk meningkatkan P3DN di BKKBN.
 meraih peringkat kedua dalam kategori e-purchasing terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Tahun Anggaran 2023.){kind=link}