BNN Garut Menyelidiki 2 Sindikat Peredaran Ganja Lintas Provinsi

BNN Garut Menyelidiki 2 Sindikat Peredaran Ganja Lintas Provinsi

2 Sindikat yang menyebarkan narkotika jenis ganja di seluruh provinsi Jawa Barat sedang diselidiki oleh Badan Nasional Narkotika BNN Garut. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengungkap secara menyeluruh jaringan peredaran ganja tersebut, sehingga mencegah penyebaran ganja di Garut dan wilayah sekitarnya.

Menurut Kepala BNN Kabupaten Garut, AKBP Yus Danial, fokus BNN Garut pada tahun ini adalah menangani dua sindikat yang berhubungan dengan peredaran narkotika, terutama ganja. Pada hari Rabu, dia membuat pernyataan tersebut pada jumpa pers akhir tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Garut, dalam program Tim Terpadu Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN).

Yus Danial memberi tahu kami bahwa BNN Garut secara aktif memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Garut. Saat ini, BNN sedang menangani dua kasus peredaran ganja yang ditemukan di Kecamatan Pangatikan dan Kecamatan Banyuresmi.

Menurutnya, dua jaringan berhasil ditemukan di wilayah Pangatikan, Banyuresmi.

BNN Garut terus melakukan penyelidikan dengan berbagai metode dalam upaya mengungkap jaringan peredaran ganja tersebut secara menyeluruh. Yus Danial menekankan bahwa mengungkap dua jaringan ini—terutama yang lintas provinsi—memerlukan banyak waktu dan kesabaran.

Dia menambahkan, “Dua jaringan lintas provinsi ini memerlukan penelitian yang cukup lama untuk mengungkap kasus tersebut.”

Selama tahun terakhir, pemerintah daerah Garut telah mendukung BNN sepenuhnya dalam rangka program P4GNPN. Sebagai bagian dari dukungan ini, BNN Garut mengadakan berbagai acara untuk memberi tahu orang-orang tentang bahaya narkoba. Selain itu, BNN Garut menawarkan rehabilitasi bagi mereka yang ketergantungan pada narkoba, baik melalui pengobatan rawat inap maupun rawat jalan.

Dia menyimpulkan, “Klinik Pratama layanan rawat jalan sudah memenuhi SNI, dan kualitas layanannya sudah diatur standar dan layanan masyarakat gratis.”