BPH Migas Meningkatkan Koordinasi Memantau Pasokan BBM dan Gas Bumi
Bandung, Penjuru – Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Meningkatkan Koordinasi Pemantauan Pasokan BBM dan Gas Bumi.
Untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus bekerja sama dengan lebih baik untuk memantau pasokan keduanya.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyatakan, “Antisipasi dan rapat koordinasi harus terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjamin keamanan pasokan BBM dan gas bumi selama Ramadhan serta Idul Fitri 1445 H.”
Abdul Halim juga menekankan sejumlah masalah dalam menjaga pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM), termasuk ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ke SPBU. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi sejak dini agar semua proses tidak terganggu oleh cuaca ekstrim.
Selain itu, selama Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan Komisi VII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (20/3/2024), Komisi VII telah bekerja sama dengan BPH Migas dan PT Pertamina serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan pasokan dan distribusi gas bumi dan bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah selatan Sumatera.
Yulian Gunhar, anggota Komisi VII DPR, menekankan betapa pentingnya persiapan dan kesiagaan pasokan BBM, gas, dan listrik selama Idul Fitri 1445 H karena akan ada banyak aktivitas yang membutuhkan infrastruktur dan layanan publik yang andal.
Untuk menjamin pasokan BBM dan gas bumi di seluruh Indonesia, PT Pertamina telah menyiapkan infrastruktur yang meliputi terminal BBM, terminal LPG, SPBU, SPBE, agen LPG, dan DPPU. Selain itu, PT Pertamina mengantisipasi peningkatan penyaluran BBM jenis Pertalite dan penurunan konsumsi energi surya dibandingkan dengan kondisi normal.
Selain itu, BPH Migas mengawasi distribusi BBM subsidi di dua SPBU di Kota Palembang, Sumsel. Mereka menekankan bahwa sangat penting bagi SPBU untuk melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan BBM subsidi agar dapat ditindaklanjuti.
Untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, pemantauan CCTV yang memadai sangat penting dalam hal ini. Ini penting karena ada banyak kasus di mana kendaraan yang sama dibeli lagi dan nomor polisinya diganti.
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas juga mengatakan bahwa operator SPBU harus lebih mampu memastikan bahwa kode QR sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang sah. Keandalan operasional harus dijamin untuk melayani hanya pelanggan yang memiliki hak untuk membeli BBM subsidi.
Oleh karena itu, koordinasi dan pemantauan yang kuat dari BPH Migas dan pihak terkait diharapkan dapat memastikan ketersediaan gas bumi dan BBM yang memadai selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Selain itu, diharapkan koordinasi dan pemantauan yang kuat akan membantu mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan dalam distribusi gas bumi subsidi.