BPH Migas : Peran Penting Pemda dalam Pengawasan BBM Subsidi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi, kondisi, dan konsumen di wilayahnya, sehingga sangat penting dalam membantu BPH Migas mengawasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. Pernyataan ini disampaikan Erika dalam keterangan di Jakarta pada Jumat.
Erika menekankan bahwa pemerintah daerah pasti ingin memastikan kebutuhan BBM konsumen seperti nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, dan UMKM terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, sinergi antara BPH Migas dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah mengenai Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran BBM Tertentu (JBT/subsidi) dan BBM Khusus Penugasan (JBKP/kompensasi) di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (16/5/2024).
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan sinergi agar pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan sesuai volume di seluruh wilayah Indonesia. BBM subsidi (minyak solar) dan BBM kompensasi (Pertalite) merupakan jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga BPH Migas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Erika menyatakan bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah dalam pengawasan JBT dan JBKP. Kerja sama ini dapat berupa perjanjian antara Kepala BPH Migas dengan gubernur.
Rencana kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani pada 31 Oktober 2022. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pengendalian penyaluran JBT dan JBKP, peningkatan koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan pembelian JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah atau kepala pelabuhan perikanan.
Diharapkan melalui kerja sama ini, pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan, serta mengawasi penerbitan dan penyaluran JBT dan JBKP berdasarkan surat rekomendasi tersebut. Erika juga menambahkan bahwa dukungan dalam pengendalian penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah sangat diperlukan.
Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S menjelaskan bahwa dasar kerja sama pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi termasuk Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 9 Januari 2020, serta Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM pada 30 April 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Gunawan Eko Movianto, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemerintah Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini, seperti adanya surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi untuk konsumen pengguna seperti layanan kesehatan, UMKM, dan layanan sosial.
Untuk mempermudah proses kerja sama, Gunawan mengusulkan agar dalam rapat koordinasi selanjutnya dihadirkan narasumber dari daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas, seperti Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
