BPJS Kesehatan Maksimalkan Inovasi ATLAS-SIG untuk Perluasan Fasilitas Kesehatan\
Bandung, Penjuru –BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui transformasi digitalisasi, salah satunya adalah melalui Analisis Terpadu Pemetaan Perluasan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Berbasis Sistem Informasi Geografis (ATLAS-SIG).
Maya Shinta, Humas BPJS Kesehatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjelaskan bahwa ATLAS-SIG adalah sebuah alat dalam perencanaan perluasan kerja sama fasilitas kesehatan dan Monitoring Pendaftaran Kerja Sama.
“Inovasi ATLAS-SIG ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan tidak hanya bagi peserta JKN, tetapi juga bagi fasilitas kesehatan,” ujarnya di Sleman, Senin.
Maya menambahkan, “Melalui layanan ATLAS-SIG ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi tentang wilayah prioritas perluasan kerja sama fasilitas kesehatan yang tervisualisasi dalam bentuk peta, dengan analisis geospasial untuk transparansi dan objektivitas yang lebih baik bagi fasilitas kesehatan.”
Inovasi ATLAS-SIG ini telah dipresentasikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sebuah seminar bertema “Kesiapan Rumah Sakit Dalam Transformasi Kesehatan di Era Digital” yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia DIY beberapa waktu lalu.
“Sistem ATLAS-SIG ini terintegrasi dalam Aplikasi Health Facilities Information System (HFIS) di website BPJS Kesehatan pada menu layanan pendaftaran fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Maya menjelaskan bahwa dalam aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan warna. Ada empat warna yang digunakan, di antaranya hijau tua yang menunjukkan sangat direkomendasikan untuk perluasan fasilitas kesehatan.
“Selain itu, warna hijau muda menunjukkan direkomendasikan, kuning menunjukkan cukup direkomendasikan, dan merah menandakan tidak direkomendasikan atau tidak diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah tersebut,” katanya mengutip paparan dari Dirut BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah memiliki sistem pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan pada Program JKN, yang meliputi perencanaan, seleksi, kontrak, dan monitoring kerja sama fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN untuk menjamin kelangsungan program tersebut.
