BPK Mengapresiasi Keberhasilan Kejaksaan RI sebagai Penyetor Keuangan Negara Tertinggi
Sebagai hasil dari peningkatan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 351 persen, Kejaksaan RI telah mencapai pencapaian luar biasa, menempatkannya sebagai pemimpin dalam penyetor keuangan negara di antara kementerian dan lembaga lainnya.
Anggota I BPK RI I Nyoman Adhi Suryadnyana sangat bangga dengan pencapaian ini. Dalam kegiatan pemeriksaan pendahuluan Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 oleh BPK RI di Jakarta pada Senin (22/1), Adhi menyatakan bahwa kementerian dan lembaga lainnya harus belajar dari prestasi Kejaksaan RI.
Adhi mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan atas komitmennya untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Salah satu dari 16 kementerian dan lembaga yang diberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh LKPP Presiden adalah Kejaksaan RI.
Adhi menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan BPK RI adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, diharapkan pola pemeriksaan yang dinamis dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan akuntabel untuk mencapai good governance.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bagian penting dari tugas pengawasan eksternal dalam upaya meningkatkan kualitas kejaksaan.
Burhanuddin menekankan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari penerapan pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Opini WTP telah dipertahankan oleh Kejaksaan RI dalam laporan keuangannya selama tujuh tahun terakhir.
Burhanuddin menyatakan, “Pencapaian ini adalah hasil dari upaya dan kerja keras semua pihak di Kejaksaan. Saya berharap prestasi ini terus dilakukan sebagai komitmen Kejaksaan untuk menjadi institusi yang akuntabel di mata publik.”
Jaksa Agung menyatakan bahwa pertemuan masuk merupakan titik awal pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 oleh lembaga dan kementerian di bawah BPK RI. Dia meminta jajaran kejaksaan untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh BPK, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi, agar pemeriksaan dapat berhasil.
Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi WTP bukan tujuan akhir karena kunci penggunaan uang negara adalah akuntabilitas dan transparansi. Kualitas belanja harus semakin baik, tepat guna, dan bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.
Burhanuddin juga mengapresiasi BPK RI atas komitmennya untuk mendorong administrasi pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Dia juga menyoroti peran BPK RI selama audit laporan keuangan Kejaksaan RI dalam memberikan saran perbaikan, koreksi, dan petunjuk.
Berharap pemeriksaan ini akan mendorong insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan kualitas, kewajaran, dan kebenaran penyajian laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.
Burhanuddin menambahkan, “Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi harus terus ditingkatkan untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, demi kemajuan bangsa dan negara.”
