Di Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Amerika Serikat, Penny K Lukito, Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Menyoroti Tantangan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Memaksimalkan Kinerja.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Penny K. Lukito, mengatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi lembaga tersebut adalah memenuhi kebutuhan SDM untuk mengoptimalkan kinerja.
Penny K Lukito mengatakan kepada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada hari Selasa, bahwa “Dalam situasi ini, kami menghadapi kebutuhan yang lebih besar akan SDM. BPOM perlu lebih banyak hadir di wilayah terpencil, seperti kantor BPOM di kota atau kabupaten, di mana jumlah SDM hanya 15 orang, padahal seharusnya minimal 30 orang.”
Penny menjelaskan bahwa tenaga kerja saat ini biasanya berasal dari bidang farmasi, seperti ahli dalam pembuatan obat, tetapi kebutuhan tenaga kerja farmasi di berbagai divisi BPOM telah terpenuhi.
Penny menemukan beberapa keterampilan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, seperti ahli bioteknologi, kecerdasan siber, ahli hukum, penegak hukum, ahli kebijakan publik, dan ahli komunikasi.
Ditambahkannya, “Ahli komunikasi menjadi penting karena kami harus berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.”
Penny mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mengajarkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih obat dan makanan yang aman, berkualitas tinggi, dan bermanfaat.
Penny memberi tahu kami bahwa BPOM memerlukan tenaga ahli di bidang cyber intelligence dan hukum untuk membantu mengawasi produk obat dan makanan di luar negeri.
Menurutnya, dengan bantuan sumber daya manusia ini, BPOM akan melakukan pemantauan lapangan yang lebih ketat, terutama dengan kolega yang bekerja di wilayah perbatasan.
Penny menekankan bahwa saat ini banyak pelanggaran ilegal seperti penyelundupan barang yang diawasi oleh operasi penindakan yang terdiri dari berbagai penegak hukum.
Selain itu, Penny mengatakan pada kesempatan itu bahwa BPOM membutuhkan anggaran tambahan untuk mendukung semua operasinya. Dia menjelaskan bahwa anggaran BPOM RI tidak mengalami perubahan yang signifikan selama tujuh tahun yang dia pimpin. Meskipun jumlah program yang harus dilaksanakan meningkat, anggarannya hanya berkisar antara 2 triliun rupiah dan bahkan pernah turun menjadi 1,9 triliun rupiah. Selanjutnya, anggarannya naik hingga 2,1 triliun rupiah, atau paling tinggi 2,2 triliun rupiah.
Penny mengklaim bahwa kebijakan penganggaran yang digunakan adalah upaya untuk mengoptimalkan program pemerintah.
 RI, Menyoroti Tantangan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Memaksimalkan Kinerja.){kind=link}