BRIN Membahas Perhatian Terhadap Isu Pangan dalam Pemilu 2024
Ke-3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing dalam pemilihan umum tahun depan berfokus pada masalah pangan.
Menurut Dini Rahmiati, seorang peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, setiap pasangan calon harus mempertimbangkan masalah klasik dalam industri pangan, terutama penyusutan jumlah lahan pertanian dan regenerasi petani.
“Ini adalah masalah yang sangat krusial bagi pemimpin nasional. Peran petani sebagai pilar utama dalam produktivitas pertanian mengalami penurunan yang sangat signifikan,” kata Rahmiati dalam sebuah seminar mengenai membangun kedaulatan pangan di Jakarta pada hari Kamis.
Dengan rasio ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras sebesar 97%, sebagian besar penduduk menggunakan 60% pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan makanan mereka, dengan hanya 20% dari jumlah penduduk yang menghabiskan beras. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga harga beras stabil, karena perubahan harga dan pasokan beras dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, produktivitas industri, dan bahkan membuat perselisihan politik.
“Beras merupakan salah satu komoditas utama yang sangat mempengaruhi kebutuhan bangsa kita. Pemenuhan kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat adalah target pemerintah untuk mempertahankan dukungan masyarakat,” menjelaskan Rahmati.
Selain itu, ia menyatakan bahwa karena semakin sedikit orang yang tertarik untuk menjadi petani, rata-rata usia petani saat ini telah mencapai lebih dari lima puluh tahun.
Pada tahun 1998, luas panen padi di Indonesia mencapai 11,61 juta hektare. Namun, pada tahun 2022, luasnya turun menjadi sekitar 10,45 juta hektare, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan sektor pangan dan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan beras, mengalami perubahan sesuai dengan rezim kepemimpinan politik nasional sejak masa orde baru hingga reformasi. Dini menyatakan bahwa arah pembangunan sektor pertanian dan pangan menjadi tidak konsisten dan berkelanjutan karena sejumlah kebijakan dan program prioritas nasional yang dibuat selama masa jabatan presiden terpilih.
BRIN berpendapat bahwa komitmen calon presiden dan wakil presiden untuk mencapai kemandirian pangan atau kedaulatan pangan harus didukung oleh kebijakan yang mempertimbangkan ketersediaan dan produksi. “Produktivitas hanya dapat meningkat jika masalah klasik pangan di Indonesia, seperti regenerasi petani dan penyusutan jumlah lahan pertanian, dapat ditangani dengan baik,” kata Rahmati.
