BRIN Menyusun Rencana Strategis untuk Pengembangan Keantariksaan yang Relevan dan Implementatif
Bandung, Penjuru – BRIN telah merumuskan peta jalan keantariksaan yang relevan dan implementatif dengan melibatkan berbagai pihak untuk pengembangan teknologi keantariksaan di Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, pencapaian target visi pembangunan Indonesia Emas tahun 2045 menjadi prioritas yang harus diwujudkan dengan memperhatikan lingkungan strategis keantariksaan di masa mendatang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengamanatkan Indonesia untuk tidak hanya mandiri tetapi juga meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keantariksaan.
Optimalisasi keantariksaan diperlukan untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa.
Kegiatan keantariksaan telah mendukung berbagai sektor di Indonesia, seperti pemantauan lahan pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh.
Meskipun begitu, kebijakan Indonesia masih memandang keantariksaan sebagai sistem pendukung, bukan sebagai sektor khusus, yang menyebabkan lambatnya pengembangan teknologi keantariksaan Indonesia dan tingginya ketergantungan pada negara lain.
BRIN terus memetakan kebutuhan teknologi keantariksaan nasional, mengidentifikasi strategi dan tantangan dalam pengembangan teknologi keantariksaan di Indonesia, serta membangun komitmen nasional terhadap pentingnya sektor keantariksaan dalam pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan keantariksaan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960-an, dengan peluncuran roket eksperimental Kappa dan pendirian Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Depanri).
Pada tahun 1976, Indonesia meluncurkan satelit komunikasi Palapa A1, yang melibatkan berbagai sektor, termasuk Telkom dan Indosat.
Industri swasta juga terlibat dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh, seperti PT Citra Bhumi Indonesia dan PT EarthLine.
Upaya untuk memetakan pengembangan teknologi keantariksaan di Indonesia telah dilakukan beberapa kali, seperti Kongres Kedirgantaraan ke-1 dan ke-2 oleh Depanri tahun 1998 dan 2003, serta penetapan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040.
Diperlukan upaya untuk mendorong peta jalan yang relevan dan implementatif dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional agar visi Indonesia tahun 2045 tercapai, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
