BRIN : Transportasi Publik sebagai Cerminan Nilai Sosial dan Ekonomi Negara
Badrun Susantyo, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengemukakan bahwa transportasi publik bukan hanya sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan juga cerminan nilai-nilai sosial dan ekonomi suatu negara.
“Dalam konteks ini, sebuah sistem transportasi yang inklusif dan efisien dapat berperan sebagai katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan sosial, bahkan memperkuat fondasi ekologis sebuah negara,” ujarnya di Jakarta, pada hari Selasa.
Badrun menegaskan bahwa diperlukan kebijakan dan sistem transportasi yang berbasis humanis untuk menjawab kebutuhan dasar manusia akan aksesibilitas.
Dia juga menyoroti kompleksitas geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan, yang membuat penyediaan transportasi publik yang ideal menjadi sebuah tantangan.
“Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam merancang dan menerapkan solusi transportasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat atau yang bersifat humanis,” tambahnya.
Badrun menyoroti pula masalah infrastruktur transportasi di daerah terpencil yang masih jauh dari memadai.
“Di banyak daerah, khususnya di daerah terpencil, infrastruktur transportasi yang tersedia masih sangat kurang. Hal ini tentu berdampak langsung pada aksesibilitas warga,” katanya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan telah menetapkan sasaran strategis untuk sektor perhubungan antara tahun 2020-2024, yang meliputi infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.
Zamrides, Direktur Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur mencakup penguatan konektivitas transportasi darat melalui pengembangan simpul, jaringan, layanan, dan penataan kawasan.
Arah kebijakan juga menitikberatkan pada peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi, baik secara fisik maupun institusional, serta pada pelayanan dan sistem pembayaran yang terintegrasi.
“Transportasi berkelanjutan harus memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang pada akhirnya akan memengaruhi kelayakan pelayanan angkutan umum sebagai tulang punggung pergerakan mayoritas penduduk,” pungkasnya.
