BSKDN Menyusun Program Tahun Anggaran 2025 dengan Fokus Peningkatan Kegiatan “Mining” Data
Untuk menyesuaikannya dengan tugas dan fungsi BSKDN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merancang program kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Peningkatan penghimpunan atau “mining” data hasil penelitian adalah salah satu pendekatan yang digunakan.
Menurut Yusharto Huntoyungo, kepala BSKDN, kegiatan BSKDN harus memiliki ciri khas yang membedakannya dari bagian lain. Mengingat jumlah peneliti yang terbatas dalam konteks ini, BSKDN akan berkonsentrasi pada proses pengolahan data hasil penelitian. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan output kegiatan sehingga proses pengambilan keputusan kebijakan menjadi lebih baik.
Yurisharto menjelaskan bahwa pada masa lalu, fokus kebijakan BSKDN adalah penelitian dan pengembangan. Sekarang, bagaimanapun, BSKDN diharapkan menjadi organisasi yang memberikan pertimbangan kebijakan strategis dan rekomendasi untuk urusan pemerintahan dalam negeri.
Mitra kerja BSKDN, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), universitas, dan lembaga penelitian lainnya, telah mengumpulkan 49 masalah strategis dan akan melakukan penelitian. Penelitian ini akan disampaikan kepada Kemendagri sebagai bukti kerja sama untuk memperbaiki pembuatan kebijakan berbasis data.
Yurharto menekankan bahwa dalam penelitian, orang harus bekerja sama dan berbagi sumber daya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh BSKDN juga memberikan masukan untuk rumusan kebijakan. Siapa pun yang ingin berkontribusi pada jurnal tersebut, asalkan relevan dengan masalah pemerintahan dalam negeri, dapat melakukannya.
Dengan menilai berbagai indeks, seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD), BSKDN memperkuat rekomendasi kebijakan. Semua indeks ini dibuat berdasarkan prinsip kebijakan berbasis bukti. Di Aula BSKDN di Jakarta, Yurharto menyampaikan hal ini pada Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.