Daftar 5 Provinsi dengan Jumlah Pemain dan Transaksi Judi Online Tertinggi
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengumumkan lima provinsi dengan jumlah transaksi judi online terbesar berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pada pernyataannya, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa Jawa Barat menempati posisi teratas dengan jumlah transaksi judi online mencapai Rp3,8 triliun. Diikuti oleh DKI Jakarta di urutan kedua dengan transaksi mencapai Rp2,3 triliun, kemudian Jawa Tengah dengan Rp1,3 triliun, Jawa Timur dengan Rp1,051 triliun, dan Banten dengan Rp1,022 triliun.
Hadi juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki data terperinci mengenai praktik judi online hingga tingkat kelurahan dan desa. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk mengundang para camat, kepala desa, dan lurah guna melakukan pemulihan terhadap korban-korban dari praktik judi online ini.
Berikut Adalah Rincian 5 Provinsi Dengan Jumlah Transaksi Judi Online Terbesar Menurut Data PPATK :
- Jawa Barat
- Jumlah Pemain : 535.644
- Total Transaksi : Rp3,8 Triliun
- DKI Jakarta
- Jumlah Pemain : 238.568
- Total Transaksi : Rp2,3 Triliun
- Jawa Tengah
- Jumlah Pemain : 201.963
- Total Transaksi : Rp1,3 Triliun
- Jawa Timur
- Jumlah Pemain : 135.227
- Total Transaksi : Rp1,051 Triliun
- Banten
- Jumlah Pemain : 150.302
- Total Transaksi : Rp1,022 Triliun
Selain Itu, Berikut Adalah Rincian 5 Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Transaksi Judi Online Terbesar :
- Kota Jakarta Barat
- Total Transaksi : Rp792 Miliar
- Kota Bogor
- Total Transaksi : Rp612 Miliar
- Kabupaten Bogor
- Total Transaksi : Rp567 Miliar
- Jakarta Timur
- Total Transaksi : Rp480 Miliar
- Jakarta Utara
- Total Transaksi : Rp430 Miliar
Data ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mengatasi dan mencegah penyebaran praktik judi online di berbagai wilayah Indonesia.
Data yang diungkap Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyoroti kompleksitas dan besarnya dampak dari praktik judi online di Indonesia.
Langkah-langkah pemulihan dan pencegahan yang diambil pemerintah diharapkan dapat mengurangi praktik ini serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat dari risiko yang terkait.
