Deretan Gugatan Terkait Hasil Pemilu 2024 yang Diserahkan kepada MK

Deretan Gugatan Terkait Hasil Pemilu 2024 yang Diserahkan kepada MK

Bandung, Penjuru – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima ratusan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Minggu (24/3/2024) dini hari. Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2023, MK membuka pendaftaran perkara PHPU untuk anggota legislatif selama 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu pada Rabu (20/3/2024). Sementara itu, pendaftaran perkara PHPU untuk pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung selama tiga hari setelah perolehan suara ditetapkan. Akibatnya, pendaftaran perkara PHPU Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu (23/4/2024). Hasilnya, MK menerima permohonan PHPU yang terdiri dari 144 permohonan PHPU anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, delapan permohonan PHPU anggota DPD, serta dua permohonan PHPU presiden dan wakil presiden.

Sejumlah kader partai maupun partai politik (parpol) mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2024 terkait permohonan ini.

Berikut adalah rangkuman gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 yang diajukan para parpol ke MK :

1. Tim Hukum Anies-Muhaimin : Tim Hukum Nasional (THN) dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK pada Kamis (21/3/2024). Tim Hukum Timnas Amin, Zainuddin Paru menilai paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak mengikuti Pemilu 2024 karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengubah peraturan yang menyatakan kelayakan pencalonan paslon tersebut. Mereka juga mengajukan gugatan terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) yang diberikan di masa kampanye Pilpres 2024 diluar waktu yang benar sesuai aturan.
2. Tim Hukum Ganjar-Mahfud : Tim Hukum paslon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 pada Sabtu (23/3/2024). Gugatan ini diajukan karena muncul dugaan kecurangan dalam proses Pilpres 2024, terutama penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari KPU. Mereka juga mendaftarkan permohonan pembatalan Keputusan KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu.
3. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) : PPP gagal mendapatkan kursi parlemen karena hanya meraih 3,87 persen suara pada Pileg 2024, padahal ambang batas parlemen adalah empat persen. Karena itu, PPP mengajukan permohonan PHPU ke MK pada Sabtu (23/3/2024). Gugatan diajukan karena PPP yakin banyak suara mereka yang hilang setelah pemungutan suara.
4. Partai Demokrat : Demokrat mengajukan PHPU 2024 terkait pelanggaran pemilu di 11 provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan lainnya. Demokrat juga mengajukan laporan dugaan penggelembungan suara dari partai lain yang merugikan perolehan suara partai. Mereka juga melaporkan tidak ada rapat pleno di Papua Pegunungan sehingga tidak ada formulir D1 dan D2 dari daerah tersebut.
5. PSI (Partai Solidaritas Indonesia) : PSI mengajukan PHPU untuk peserta pemilu legislatif di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Menurut PSI, terdapat perbedaan antara penghitungan suara versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.
6. Hanura : Hanura mendaftarkan gugatan PHPU ke MK pada Sabtu (23/3/2024) karena menilai ada kesalahan perhitungan hasil suara Pileg DPRD di beberapa dapil.
7. PAN (Partai Amanat Nasional) : Calon legislatif dari PAN, Sungkono, mengajukan gugatan kepada rekan separtainya, Arizal Tom Liwafe, karena mendapat suara lebih banyak dari ketetapan KPU. Sungkono yakin bahwa rivalnya melakukan penggelembungan suara di 19 provinsi.
8. Perindo (Partai Perindo) : Perindo mengajukan gugatan sengketa PHPU ke MK terkait pelaksanaan Pileg DPRD di Samosir dan Sumatra Utara serta temuan surat suara yang tidak sah.

Demikianlah rangkuman gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 yang diajukan para parpol ke MK.