Menurut Frans P. Istia, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Papua Barat, rekomendasi untuk sepuluh kandidat anggota Komisi Informasi periode 2023–2027 telah diserahkan ke Komisi A DPR Papua Barat untuk diuji kelayakan dan kesesuaian (fit and proper test).
Pada Kamis, 14 September, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menandatangani berkas rekomendasi untuk calon anggota Komisi Informasi.
Frans Istia menjelaskan bahwa Komisi A DPR Papua Barat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima anggota Komisi Informasi Papua Barat dari tahun 2023 hingga 2027. Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, yang berisi Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, akan menjadi dasar untuk seluruh prosedur seleksi ini.
Istia juga mengatakan bahwa bidang Informasi Komunikasi Publik di Departemen Informasi dan Komunikasi langsung menyerahkan file rekomendasi ini ke sekretariat dewan untuk mengatur tes yang sesuai dan tepat.
Sebaliknya, George Karel Dedaida, Ketua Komisi A DPR Papua Barat, menyatakan bahwa dia belum menerima surat rekomendasi untuk sepuluh kandidat anggota Komisi Informasi. Namun, dia telah mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Departemen Informasi Papua Barat tentang pengiriman berkas rekomendasi tersebut.
Setelah dokumen diterima, Komisi A akan segera menjadwalkan tes yang sesuai dan sesuai untuk sepuluh kandidat anggota Komisi Informasi. Dari sepuluh nama tersebut, lima nama terbaik akan dipilih melalui proses tersebut.
Andi Sastra Benny Saragih, Dadan, Debora Dewi Aryani Soeharsono, Doan Marsen Sahala Tua Nainggolan, dan Donny ES Karauwan adalah sepuluh calon anggota Komisi Informasi yang dimaksud. Serta, Henry Victor Sitinjak, Romadhoni Rudyanita Lestari, Samuel Sirken, Siti Juleha Hindom, dan Vinsensius Yohanis Osok
George juga memberi kesempatan kepada masyarakat, terutama media, untuk berkontribusi untuk memastikan bahwa pemilihan lima anggota Komisi Informasi Papua Barat telah memenuhi harapan. Dengan tetap independen dan tidak bergantung pada Diskominfo, Komisi Informasi diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di Papua Barat.
