Dorongan LSM Perempuan untuk Memperkuat Fungsi Dinas PPPA Maluku

“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Bersama Perempuan Maluku Meminta Penguatan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Pasca Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kepala Dinas.”

LSM Gerak Bersama Perempuan Maluku mendorong penguatan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) karena merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi perempuan. Ini datang setelah kasus pelecehan seksual yang diduga terjadi terhadap Kepala Dinas P3A, yang diduga melakukan hal ini terhadap bawahannya.

Lusi Peilouw, aktivis dari LSM Gerak Bersama Perempuan Maluku, menyatakan bahwa sangat disayangkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Dinas P3A. Kasus ini menunjukkan Pemimpin Dinas sebagai pelaku kekerasan seksual sebagai manifestasi negara yang seharusnya melindungi perempuan. Dia menekankan bahwa pejabat tidak boleh ditunjuk untuk jabatan tertentu secara asal-asalan. Harus ada pertimbangan yang matang, termasuk analisis dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan latar belakang calon pejabat.

Meskipun terduga pelaku (Kadis PPPA) telah mengundurkan diri dari jabatannya, pengunduran diri tersebut tidak menghilangkan perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Lusi mengatakan bahwa korban harus dibawa ke ranah penegakan hukum jika mereka merasa tidak mendapatkan keadilan.

Pihak kepolisian dan pemerintah provinsi telah menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional dan pemeriksaan akan dilakukan melalui tim penegakan disiplin. David Soleman Katayane (DSK), kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku, telah mengajukan pengunduran diri sebagai tanggapan terhadap kasus pelecehan yang menjadi perhatian publik. Keputusan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan. Tujuannya adalah untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Provinsi Maluku yang ia sayangi.

Surat pengunduran diri ditujukan kepada Gubernur Maluku dengan tembusan ke Sekretaris Daerah dan Kepala BKD. Situasi dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan ini dibuat.