Dukungan Nyata dari Negara Maju Diperlukan untuk Mempercepat Transisi Energi
Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan nyata dari negara maju, baik dalam teknologi maupun pendanaan, dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi menuju nol emisi pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menyampaikan hal ini kepada ANTARA di sela rangkaian Pra-Sidang Umum Badan Energi Internasional (Irena) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Selasa malam.
Indonesia terus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara maju dalam hal ini. Sebagai negara berkembang yang berkomitmen dan tengah mengalami kemajuan dalam peningkatan kapasitas transisi energi, Indonesia mengharapkan negara maju yang telah memiliki teknologi mutakhir dapat bekerja sama untuk mengembangkan proyek transisi energi di Indonesia.
“Dukungan nyata dari negara maju juga merupakan salah satu agenda yang akan disuarakan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Irena 16-18 April 2024,” kata Dadan.
Indonesia memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan energi sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi domestik. Namun, untuk mempercepat transisi energi, kerja sama teknologi dan pendanaan dari negara maju sangat diperlukan.
Indonesia sebelumnya telah merintis kerja sama Just Energy Transitions Partnership (JETP) dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Kerja sama ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta melibatkan negara-negara seperti Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa, dengan total nilai mencapai 21,6 miliar dolar AS.
“Saat ini, proses kerja sama pengembangan energi ramah lingkungan antara Indonesia dan sejumlah negara maju sedang digodok, termasuk untuk pengembangan energi hidrogen dan industri baterai kendaraan listrik,” kata Dadan.
Direktur Jenderal Irena, Francesco La Camera, juga menyoroti pentingnya infrastruktur dan teknologi bagi negara berkembang dalam mempercepat transisi energi. La Camera menekankan bahwa infrastruktur adalah krusial untuk pengembangan transisi energi, termasuk energi terbarukan.
Kesenjangan kapasitas energi terbarukan antara negara maju dan negara berkembang menjadi perhatian utama, dan isu ini juga akan dibahas dalam Sidang Majelis Umum ke-14 Irena.
Sidang Majelis Umum ke-14 Irena akan menghadirkan berbagai panelis, termasuk perwakilan dari Indonesia, untuk membahas tema “Hasil COP28: Infrastruktur, Kebijakan, dan Kemampuan untuk Meningkatkan Energi Terbarukan Tiga Kali Lipat dan Mempercepat Transisi Energi”.
