Dukungan Pemerintah dan ILO untuk Menghapus Eksploitasi Pekerja Perempuan

Dukungan Pemerintah dan ILO untuk Menghapus Eksploitasi Pekerja Perempuan

Pemerintah Indonesia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bersama-sama mendukung penghapusan eksploitasi terhadap pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan, dengan tujuan memberikan mereka hak yang sama dengan pekerja laki-laki.

Perempuan sering kali menjadi korban utama dari kondisi kerja yang tidak memadai di sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan. Mereka masih menghadapi diskriminasi dalam hal upah, jaminan perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta risiko pelecehan seksual.

“Dalam konteks ini, pekerja perempuan juga sering kali menanggung beban yang lebih berat dari kerja perawatan yang tidak dibayar serta tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang berjenis kelamin laki-laki,” ungkap Yuli Adiratna, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Dialog Sektoral: Kesetaraan Gender untuk Kerja Layak dan Adil di Pedesaan” di Jakarta pada hari Selasa.

Diskusi ini merupakan hasil kolaborasi antara ILO dengan KataData dan Magdalene sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Diskusi tersebut bertujuan untuk membahas upaya para pemangku kebijakan dan pelaku ketenagakerjaan dalam mempromosikan kesetaraan gender guna memastikan terciptanya kondisi kerja yang layak di pedesaan.

Yuli menambahkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perlindungan bagi pekerja perempuan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya yang mencakup perlindungan terhadap fungsi reproduksi serta pencegahan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Panduan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri No. 88 Tahun 2023.

“Dengan adanya berbagai perangkat kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerja, khususnya pekerja perempuan, dapat bekerja dengan nyaman terutama di sektor-sektor yang padat karya seperti perkebunan,” jelasnya.

Lusiani Julia, Staf Program Nasional ILO, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan promosi kesetaraan gender sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) di Indonesia.

“Sesuai dengan moto SDG, ‘No One Left Behind’, semua pihak harus terlibat secara afirmatif dan protektif, terutama kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan di pedesaan, sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diperhatikan dan mereka juga memiliki akses yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan,” katanya.

Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Pengembangan SDM Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menegaskan komitmen industri perkebunan kelapa sawit untuk melindungi pekerja perempuan. Untuk itu, GAPKI telah menyusun Panduan Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit, yang sejalan dengan prinsip gerakan sawit berkelanjutan yang memprioritaskan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan sawit.

“Industri sawit Indonesia berkomitmen untuk menjaga dan memastikan kesejahteraan pekerja perempuan saat bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hal ini sangat penting mengingat adanya sekitar 16 juta pekerja di sektor perkebunan, termasuk pekerja perempuan,” tambahnya.

Janti Djuari, Ketua Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia, menyatakan pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sektor perikanan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi fokus yang sangat penting, mengingat kerentanan mereka terhadap eksploitasi di sektor perikanan.