Evaluasi Peringkat Keamanan Siber Indonesia Pasca Serangan PDN, Inafis, Bais, dan Kemenhub
Serangan siber yang menargetkan data beberapa instansi pemerintah indonesia dalam waktu berdekatan marak dilaporkan. Menurut pemberitaan Kompas.com, serangan siber ini menyasar Pusat Data Nasional (PDN) Sementara, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), Badan Intelijen Strategis Indonesia (Bais), dan Kementerian Perhubungan.
PDN Sementara diserang ransomware yang mengakibatkan gangguan pada 210 instansi pemerintah sejak Kamis (20/6/2024). Selain itu, data lama Inafis milik Polri, seperti identitas sidik jari dan email, dijual dengan harga 1.000 dolar AS atau Rp 16.500.000 di dark web. Data Bais TNI yang berupa dokumen intelijen tahun 2020-2022 dijual dengan harga 7.000 dolar AS atau Rp 115.500.000.
Data lama Kemenhub, termasuk alamat email dan NIP Departemen Perhubungan, serta file 30.000 data karyawan dan file Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya (KSU TG PERAK) juga diretas. Serangan siber dan kebocoran data yang terjadi dalam waktu berdekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang kondisi keamanan siber.
Peringkat Kemanan Siber Indonesia
Menurut laporan dari National Cyber Security Index (NCSI), indeks keamanan siber Indonesia pada tahun 2023 adalah 63,64 dari 100 poin, menempatkan Indonesia di peringkat ke-49 dari 176 negara. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, termasuk pengembangan kebijakan keamanan siber yang hanya mencapai 43 persen. Meski dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 peringkat keamanan siber Indonesia meningkat, peringkat tersebut masih rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya. Pada 2023, Indonesia berada di urutan ke-12 di antara negara G20, di atas Argentina, Jepang, Turki, Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan, namun di bawah Jerman, Inggris, Arab Saudi, Perancis, Italia, Rusia, Kanada, Korea Selatan, India, Australia, dan Amerika Serikat.
Pakar Soroti Lemahnya Kemanan Siber Indonesia
Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menyoroti lemahnya keamanan siber. Menurutnya, rendahnya kesadaran pengamanan data dan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keamanan siber yang tidak memadai menjadi faktor utama. “Dapat dikatakan begitu. Kalau memang baik kenapa bisa diretas?” ujar Alfons. Ia menekankan bahwa misi digitalisasi pemerintah tidak diimbangi dengan upaya pengamanan data yang serius dan kurangnya pelibatan “pemain” berkualitas dalam pengelolaan data.
Alfons juga mengkritik keamanan siber Indonesia yang cenderung berbasis proyek atau bersifat sementara, menciptakan celah dalam sistem keamanan. “Security dunia IT tidak bisa berbasis project. Harus dilindungi terus-menerus karena ancaman selalu ada,” jelasnya.
Pentingnya Antisipasi Celah Keamanan Siber Indonesia
Alfons menyarankan agar pemerintah melibatkan “pemain lokal” berkualitas untuk meningkatkan keamanan siber, serta mempertimbangkan kolaborasi dengan negara asing. “Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Ada base NET dan cloud-nya. Tapi kenyataanya mereka tidak dapat kesempatan,” ungkap Alfons. Pemerintah juga disarankan untuk menyiapkan disaster recovery dan business continuity dalam pengelolaan pusat data nasional dan mengadopsi edge computing dengan database independen pada beberapa layanan kritikal.
