Grace Natalie Menjadi Komisaris MIND ID setelah Tidak Aktif di PSI

Grace Natalie Menjadi Komisaris MIND ID setelah Tidak Aktif di PSI

Grace Natalie Louisa secara resmi telah ditunjuk sebagai Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Politikus PSI ini menegaskan bahwa dia sudah tidak aktif di partai sebelum ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID.

“Memang sejak saya staf khusus sudah tidak aktif di PSI,” ungkap Grace Natalie saat dimintai konfirmasi oleh detikcom pada Selasa (11/6/2024).

Sebelumnya, Grace Natalie telah ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum kemudian mendapatkan jabatan baru sebagai Komisaris MIND ID. Grace Natalie menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak aktif di PSI adalah karena mengikuti aturan yang berlaku.

Aturan yang melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota komisaris atau dewan pengawas BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Pasal 55 dalam PP tersebut dengan jelas mengatur larangan tersebut.

Pasal 55 (1) menyatakan: “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.”

“Sesuai aturan,” tegas Grace.

Sebelum menjabat sebagai staf khusus dan Komisaris MIND ID, Grace Natalie merupakan mantan Ketua Umum PSI. Sebagai bagian dari perjalanan karirnya, sebelumnya dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI.

Dengan penunjukan Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris MIND ID setelah mengundurkan diri dari jabatan politiknya, terbukti bahwa kepatuhan pada aturan dan integritas menjadi landasan yang kuat dalam mengemban tanggung jawab sebagai pengelola BUMN.

Langkah yang diambilnya tidak hanya mencerminkan komitmen untuk menjaga kepentingan publik dengan baik, tetapi juga memberikan contoh yang penting tentang pentingnya pemisahan antara politik dan bisnis pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa profesionalisme dan dedikasi terhadap tugas yang diemban merupakan prioritas utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel demi kemajuan Indonesia.