Indonesia Bersama 174 Negara Maritim Membahas Perlengkapan Keselamatan Kapal
Indonesia dan 174 negara maritim lainnya telah mengadakan diskusi mengenai isu-isu sistem dan perlengkapan keselamatan kapal dalam sidang International Maritime Organization (IMO) Sub Committee on Ship System and Equipment (SSE) di London, Inggris.
Menurut keterangan resmi dari Atase Perhubungan KBRI London dan Wakil Tetap Pengganti Indonesia untuk IMO, Barkah Bayu Mirajaya, Indonesia, sebagai anggota Dewan IMO Kategori C, bertekad untuk terus memainkan peran aktifnya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dalam forum ini.
“Saat ini, Indonesia telah mengikuti sidang SSE ke-10 yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 Maret 2024 di Markas IMO, London, Inggris,” kata Barkah.
Sidang SSE ke-10 ini diawali oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dan dipimpin oleh U. Senturk dari Turki sebagai Ketua, serta C. Aliperta dari Palau sebagai Wakil Ketua, dengan dihadiri oleh perwakilan dari 175 negara anggota IMO, Associate Member IMO, serta Observer dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang membahas khususnya masalah Sistem dan Perlengkapan Keselamatan Kapal.
Barkah menyatakan bahwa sidang SSE ke-10 ini menjadi penting karena membahas beberapa isu krusial mengenai sistem dan perlengkapan keselamatan kapal yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Beberapa isu tersebut meliputi keselamatan pengangkutan muatan/kargo baterai lithium, persyaratan baru untuk sekoci (life boat) dan kapal penyelamat (rescue boat), peningkatan sistem perlindungan terhadap kebakaran, prosedur pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat keselamatan, serta teknologi untuk mengurangi risiko kapal yang mengangkut kendaraan dengan energi baru seperti baterai.
“Pembahasan teknis mengenai isu-isu tersebut menjadi perhatian khusus bagi Indonesia karena hal ini mendukung upaya peningkatan dan optimalisasi sistem dan perlengkapan keselamatan kapal, sehingga kapal-kapal yang berlayar di perairan manapun dapat mengimplementasikan standar keselamatan yang sama,” ujarnya.
Namun demikian, Barkah menekankan bahwa Indonesia juga perlu memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam sidang SSE tersebut tidak akan memberatkan para pengusaha pelayaran, khususnya terkait pengoperasian kapal-kapal berbendera Indonesia.
“Segala hasil sidang yang disetujui oleh Sub Committee akan dibawa ke pembahasan Committee sebelum diputuskan dalam Sidang Council. Indonesia akan berperan aktif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional,” tambahnya.
Delegasi Indonesia telah aktif memberikan masukan positif, efektif, dan efisien dalam sidang ini, agar kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan para pengusaha pelayaran dan operator kapal, terutama yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia.
“Masukan dari Indonesia telah disampaikan melalui intervensi dalam sidang, yang juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Maritime Administrator di Indonesia yang diakui oleh IMO,” jelasnya.
Barkah juga menegaskan bahwa Administrasi Maritim di Indonesia, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 23 tahun 2022 pasal 45 ayat (1), diberikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, sehingga segala kegiatan kemaritiman, termasuk penerapan Konvensi IMO, wajib dilaporkan kepada IMO melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sidang IMO Sub Committee SSE ke-10 merupakan platform untuk menangani masalah teknis dan operasional sistem dan peralatan pada semua jenis kapal, termasuk perlengkapan keselamatan kapal, sistem deteksi kebakaran, dan alat pemadam kebakaran, yang merupakan bagian dari instrumen IMO.
