Indonesia Dilanda Serangan Hacker, Menkominfo Jamin Tanggung Jawab Pemerintah
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas keadaan lumpuhnya Pusat Dana Nasional (PDN) Sementara akibat serangan hacker. “Kita beresin. Tunggu saja waktunya,” ujar Budi Arie pada Kamis (27/6/2024), menegaskan kewajiban pemerintah untuk segera memulihkan sistem yang terdampak.
Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum menemukan bukti adanya kebocoran data setelah data di PDN Sementara di Surabaya disandera oleh pelaku kejahatan online. “Intinya, semoga tidak ada kebocoran data. Isu tentang kebocoran data masih belum terverifikasi. Sampai saat ini, belum ada bukti kebocoran,” ungkap Menkominfo.
Sebelumnya, Budi Arie bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan peristiwa serangan terhadap PDN Sementara di Surabaya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa proses investigasi hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kebocoran data.
Semuel menjelaskan bahwa pelaku serangan siber menggunakan ransomware untuk mengunci akses ke data yang tersimpan di PDN Surabaya. Namun, meskipun hacker berhasil mengakses data, tidak ada indikasi bahwa data tersebut telah keluar dari sistem PDN Surabaya.
“Koneksi PDN Surabaya ke luar langsung diputus begitu ada indikasi adanya kehadiran hacker,” jelas Semuel. “Ini adalah serangan ransomware yang kami tangani dengan cepat. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa data telah dipindahkan keluar dari sistem.”
Pemerintah terus melakukan upaya untuk memulihkan sistem PDN Sementara dan memastikan keamanan data yang tersimpan. Langkah-langkah preventif juga ditingkatkan untuk menghindari serangan serupa di masa mendatang, guna menjaga kestabilan sistem informasi nasional.
