Indonesia Re dan BPKP Kolaborasi untuk Pengembangan Manajemen
PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menjalin kerja sama untuk pengembangan manajemen dan tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) perusahaan yang baik.
Melalui nota kesepahaman (MoU), kedua belah pihak berkomitmen untuk memberikan asistensi, melakukan audit, reviu/assesment, dan pemantauan (monitoring) dalam rangkaian pelaksanaan GRC dalam lingkup Indonesia Re.
“Dengan adanya kerja sama ini, BPKP dapat membantu Indonesia Re dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (GRC) dengan memberikan asistensi dan saran kepada perusahaan sebagai tindakan preventif untuk mencegah kerugian negara,” kata Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, di Jakarta, Selasa.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memerlukan perhatian karena masih terdapat kelemahan dalam perencanaan pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN.
“Perencanaan yang kurang disusun dan kurangnya antisipasi terhadap risiko dapat menyebabkan permasalahan. Perbaikan pada tahap perencanaan menjadi kunci perbaikan untuk mendukung hal ini,” ujarnya.
Menurutnya, bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi di perusahaan BUMN adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya MoU antara Indonesia Re dan BPKP diharapkan dapat mendorong perubahan dan menghentikan penyimpangan tersebut.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa transformasi di BUMN masih terus berlangsung dan dikembangkan.
“Ada anggapan bahwa BUMN sudah baik, tetapi ini belum selesai. Dari benchmarking yang kami lakukan di seluruh dunia selama empat tahun ini, sebenarnya baru membangun fondasi dan struktur untuk lebih berkembang,” ujarnya.
Selama implementasi kerja sama, Indonesia Re juga memiliki rencana lain seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, dan diskusi yang diikuti oleh sumber daya manusia Indonesia Re dan BPKP.
Selain itu, mereka akan memperkuat pengelolaan risiko dan pencegahan fraud dengan manajemen antipenyuapan, sistem pengaduan (whistleblower), dan pengelolaan fraud lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, sosialisasi, asesmen, bimbingan teknis, evaluasi, dan audit.
BPKP juga akan membantu dalam penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (dispute resolution) melalui mediasi, memberikan masukan atau kajian dalam upaya pencegahan terjadinya kerugian negara, serta menyediakan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan.
“Setelah penandatanganan MoU, Indonesia Re akan berkoordinasi aktif dengan BPKP dalam implementasi kerja sama ini,” tambahnya.
 perusahaan yang baik.){kind=link}