Jokowi Tambah Bansos Beras Rp 11 Triliun dan Subsidi Pupuk Rp 24 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan berbagai rencana belanja negara yang akan dilanjutkan pada semester II-2024, termasuk tambah belanja bansos dan subsidi. Di antaranya adalah tambahan belanja sosial berupa bantuan beras dan subsidi pupuk.
Sri Mulyani menyatakan bahwa tambahan belanja sosial ini mencakup bantuan beras serta bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Nilai tambahan belanja sosial ini mencapai Rp 11 triliun.
“Untuk pembayaran ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Tambahan belanja bansos beras dimulai pada akhir 2023 hingga Maret 2024, kemudian diperpanjang hingga Juni 2024, sebagai respons terhadap lonjakan harga beras global.
Selain itu, subsidi pupuk akan ditingkatkan dengan nilai mencapai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Ada juga tambahan belanja untuk perpanjangan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
“Belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi sebesar Rp 105,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan Pilkada 2024, akan dialokasikan belanja khusus sebesar Rp 32,3 triliun yang berasal dari hibah pemerintah daerah kepada KPU.
“Belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan Pilkada yaitu dari Pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun,” jelasnya.
Secara total, belanja negara hingga akhir 2024 diperkirakan membengkak menjadi Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, pendapatan negara tetap sesuai dengan target APBN 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun.
Dengan kondisi ini, defisit APBN 2024 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 609,7 triliun, atau setara 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Awalnya, target defisit untuk tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB.
Meski demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan defisit sebesar Rp 80 triliun tersebut akan ditutup menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun 2022-2023 senilai Rp 100 triliun. Dengan penggunaan SAL ini, penerbitan utang baru berupa Surat Berharga Negara (SBN) diperkirakan akan turun sebesar Rp 214 triliun.
“Jadi meskipun defisitnya naik Rp 80 triliun, dengan penggunaan SAL Rp 100 triliun kita tidak akan menerbitkan SBN lebih banyak, justru turun Rp 214 triliun dari penerbitan SBN,” tegasnya.
