Jokowi Ungkap Kementerian Matikan OSS, Pejabatnya Ditangkap KPK

Jokowi Ungkap Kementerian Matikan OSS, Pejabatnya Ditangkap KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fakta mencengangkan terkait adanya kementerian yang mematikan sistem pelayanan Online Single Submission (OSS). Menurutnya, kejadian ini melibatkan pejabat kementerian yang akhirnya dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun Jokowi tidak mau menyebutkan nama kementerian tersebut secara terbuka, ia menekankan bahwa kementerian tersebut memiliki layanan OSS yang tiba-tiba dimatikan sistemnya. Akibatnya, pelayanan izin yang seharusnya dilakukan secara online kembali dilakukan secara manual. Dari sistem manual inilah muncul celah bagi praktik korupsi.

“Dulu pernah di sebuah kementerian dibuatkan OSS, tapi karena tidak pernah dicek dan dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya, kembali ke sistem manual, yang mengharuskan pertemuan langsung dan membuka peluang korupsi. Akhirnya, KPK menangkap pejabat terkait,” ungkap Jokowi dalam acara Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event yang disiarkan secara virtual pada Senin (24/6/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa saat dirinya melakukan pengecekan terhadap sistem OSS di kementerian tersebut, ia menemukan adanya kesalahan. Menyusul temuan tersebut, KPK langsung melakukan penyelidikan yang berujung pada penangkapan pejabat kementerian.

“Ketika saya datang ke sana dan melakukan pengecekan, ternyata memang ada yang tidak beres dengan sistem OSS-nya. Setelah itu, KPK langsung turun tangan dan menangkap pejabat terkait,” tambah Jokowi.

Jokowi juga menegaskan pentingnya pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap sistem layanan digital pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan menekankan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pengawasan terhadap layanan publik berbasis digital.

Dalam pidatonya, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga integritas dan transparansi layanan publik. “Kita harus memastikan bahwa semua sistem berjalan dengan baik dan tidak ada celah bagi praktik-praktik korupsi. Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus,” ujarnya.

Acara Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan proses perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan bebas dari korupsi. Jokowi berharap bahwa semua kementerian dan lembaga dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.