KBRI Port Moresby Intensifikasi Upaya Pelindungan untuk WNI di Papua Nugini
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa KBRI Port Moresby telah bekerja keras dengan pemerintah dan polisi Papua Nugini untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) setelah kerusuhan yang terjadi di negara tersebut sejak Kamis (10/1).
Sejauh ini, tidak ada laporan WNI yang menjadi korban kerusuhan tersebut, kata Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI. Dalam pesan singkat yang dikirimkan pada Jumat, Judha menegaskan bahwa KBRI terus berkomunikasi dengan para WNI di Papua Nugini. Dia juga mengimbau mereka untuk tetap berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, dan tetap tinggal di rumah mereka kecuali ada keperluan mendesak.
Judha menyatakan bahwa para WNI diminta untuk segera menghubungi Hotline KBRI jika mereka memerlukan bantuan darurat.
Ada 1.317 WNI yang terdaftar di KBRI Papua Nugini. Penjarahan dan pembakaran toko adalah bagian dari kerusuhan yang dimulai di Port Moresby pada 10 Januari 2024 dan kemudian menyebar ke beberapa kota lainnya.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengumumkan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby sebagai tanggapan atas keadaan yang memburuk. Untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan WNI dalam situasi yang tidak stabil ini, KBRI terus mengamati perkembangan dan tetap berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat.
Dengan langkah-langkah proaktif dan kerjasama erat antara KBRI Port Moresby, pemerintah Papua Nugini, dan kepolisian setempat, diharapkan bahwa peningkatan pelindungan bagi WNI di Papua Nugini dapat memberikan rasa aman dan ketenangan, serta memastikan kesejahteraan mereka di tengah kondisi yang menantang. KBRI akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan dukungan maksimal untuk memastikan keselamatan WNI selama masa yang sulit ini.
