Kebijakan Kesopanan Bahasa dalam Media
Secara tradisi, bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra. Ini dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan cinta bahasa.
Sejak 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda menjadi pengikat bagi semua warga negara yang belajar Bahasa Indonesia, mulai dari kelas satu sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Para siswa ini bahkan tidak dapat pergi ke kelas jika mereka menerima nilai 5 dalam Bahasa Indonesia. Banyak orang tua yang terkejut ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka adalah siswa Indonesia, tetapi mereka tidak dapat pergi ke kelas karena masalah Bahasa Indonesia.
Karena bahasa jurnalistik yang buruk di beberapa media, Bahasa Indonesia masih menjadi masalah besar di media massa. Ini ditunjukkan oleh banyaknya pengaduan ke Dewan Pers tentang kualitas jurnalistik, termasuk bahasa media.
Meskipun telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), seorang redaktur senior di Jakarta mengatakan bahwa ia masih harus mengedit semua tulisan reporter yang dia anggap masih “keriting”.
Mata uji UKW hanya membahas masalah teknis yang biasa dihadapi oleh reporter yang bekerja di lapangan atau di ruang redaksi.
Sebaliknya, selama enam tahun terakhir hingga 2023, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) mendapatkan skor di bawah 80. Ini menunjukkan bahwa kualitas pers Indonesia masih masuk kategori sedang.
Di antara dua puluh indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pers, tidak satu pun dari bagian kuesioner yang membahas bahasa pers.
Selain itu, piramida yang dibuat oleh Dewan Pers pada tahun 2010 dan 2018 dari Standar Kompetensi Wartawan (SKW) tidak menetapkan kesadaran berbahasa sebagai syarat untuk menjadi jurnalis.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Siregar, dan Laksmi (2012), industri media yang semakin berkembang tidak konsisten dengan konten, bahasa, atau kedalaman informasi. Akibatnya, penampilan media menjadi lebih buruk dan semakin kehilangan karakter publiknya.
Sebagian besar portal berita dan program berita harian menampilkan peristiwa dan berita yang sama.
Beberapa dosen di Jakarta yang mengajar teknik mencari dan menulis berita mengatakan mereka tidak tertarik untuk membaca atau menonton berita karena berita selalu diulang.
Ia tidak melihat kemajuan dalam pemberitaan media. Dengan contoh berita yang buruk di media, bagaimana dia dapat mendidik siswanya untuk menjadi wartawan yang baik?
Seorang perwakilan hubungan masyarakat (humas) dari kedutaan asing di Jakarta menyatakan bahwa dia terkejut mengetahui bahwa laporan yang disebarluaskan ke media tidak memiliki pengayaan apa pun. Laporan tersebut hanya menyebutkan titik koma dan tidak menyebutkan sumbernya.
Dalam hal ini, sejumlah wartawan senior di Jakarta belum lama ini menyatakan kekecewaannya terhadap liputan yang seragam karena mereka hanya merupakan replika berita.
Inilah contoh “koran berita”, di mana liputan yang sama diulang berulang kali.
Tentu saja, praktik “pack journalism” memiliki konsekuensi etis dan bahkan dapat merugikan masyarakat.
Wartawan gagal mengandalkan satu sumber, tidak mandiri, kehilangan kredibilitas berita, dan terikat dengan pertemanan untuk berbagi berita secara informal adalah beberapa penyebab dari kejahatan itu.
Akibatnya, liputan berita menjadi kurang inovatif dan tidak berguna karena hanya bergantung pada informasi dari teman dan replika rilis humas.
Praktik “pack journalism” ini tidak hanya dilakukan oleh wartawan tetapi juga oleh perusahaan media, bahkan terjadi jual beli berita atau “news trading”.
Menurut Lazuardi (2023), dalam penelitian disertasi UI, jual beli berita oleh perusahaan media adalah bentuk kejahatan karena media menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Sangat mungkin bahwa konten yang dibuat melanggar standar media dan menghilangkan hak publik atas informasi yang akurat.
Kondisi ini disebabkan oleh campur tangan berbagai kepentingan dalam redaksi dan penyimpangan dalam fungsi media.
Sebelumnya, Utomo (2020) dari UGM menunjukkan contoh bagaimana berita di masa krisis wabah Covid-19 terlalu dramatis sehingga membuat masyarakat bodoh. Akibatnya, banyak orang menjadi acuh tak acuh.
Kedua ilmuwan menguatkan temuan penelitian yang dilakukan oleh wartawan Amerika Paul Johnson pada tahun 1992, di mana dia menyebutkan tujuh kesalahan yang dilakukan oleh jurnalis melalui bahasa. Mereka adalah distorsi informasi, fakta yang tidak benar, mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, penyalahgunaan kekuasaan, dan meracuni pikiran anak-anak.
Berbagai peristiwa yang terus terjadi, seperti kekerasan terhadap perempuan, ayah yang memperkosa anak kandung, dan tawuran sadis remaja sekolah, diliput oleh media dengan cara dan bahasa yang sama.
Apakah kasus tersebut sering diberitakan di media?
Secara langsung, konflik di media antara idealisme dan kepentingan bisnis telah menghasilkan liputan yang dapat merugikan orang lain.
Bahasa media menjadi penting karena itu.
Meskipun UKW yang dicanangkan pada tahun 2010 gagal menjamin kualitas wartawan, masyarakat tetap percaya pada media karena profesionalismenya.
Di sisi lain, tingkat kepatuhan jurnalis terhadap kode etik jurnalistik masih rendah, dengan peringkat 15 dari 20 indikator IKP.
Hampir setiap perusahaan media memiliki buku pegangan atau “buku gaya” untuk karyawannya.
