Kejaksaan RI Mengidentifikasi 10 Area Rawan Korupsi
Dalam rapat konsultasi dengan Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) di Jakarta. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menentukan sepuluh area di mana korupsi dapat terjadi di berbagai industri. Perdagangan barang dan jasa, keuangan dan perbankan, perpajakan, minyak dan gas (migas), BUMN danBUMD, kepabeanan dan cukai. Penggunaan APBN, APBD, dan APBN-P, aset negara dan daerah, kehutanan dan pertambangan, dan layanan umum adalah sepuluh sektor tersebut.
Burhanuddin menekankan bahwa mitigasi kerugian negara sangat penting untuk mencegah korupsi. Ia menyatakan bahwa mitigasi dapat dicapai melalui penggunaan alat legal assistance, legal opinion, dan legal audit, serta pengamanan dari bidang intelijen.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), yang menunjukkan potensi kerugian negara, adalah tujuan dari pertemuan konsultasi ini. Jaksa Agung menyambut baik kedatangan anggota BAP DPD RI karena mereka bermaksud bertukar informasi tentang penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Salah satu anggota delegasi Anggota BAP DPD RI, Tamsil Linrung. Menyatakan bahwa pihaknya telah memantau LHP BPK RI, yang dapat berdampak negatif pada keuangan negara. Lakukan pertemuan dengan aparat penegak hukum, termasuk Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung, untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Beberapa masalah yang ketemu termasuk proses perhitungan kerugian negara yang agak lama, kurangnya efektivitas MoU APH terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan hasil pemeriksaan keuangan negara yang kurang memuaskan.
Konferensi konsultasi ini bertujuan untuk bekerja sama untuk mengatasi kerusakan keuangan negara yang penyebabnyaoleh tindak pidana korupsi. Tamsil mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan RI atas upaya dan kebijaksanaan yang menghasilkan prestasi dan kepercayaan publik yang tinggi.
