Kementerian Agama Meminta Persiapan Ibadah Haji 1445H/2024M dan Reaksi Arab Saudi Terhadap Percepatan
Selain mengumumkan kuota dan tahapan haji, Kementerian Agama akan mempercepat persiapan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa tindakan cepat harus diambil oleh Arab Saudi. Selain itu, periode pemvisaan jamaah juga akan berakhir lebih awal atau jauh sebelum fase pemberangkatan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, Menag menyatakan, “Jika kita bandingkan dengan haji tahun ini, kita masih bisa melakukan pemvisaan dua hari sebelum penutupan. Namun, pada tahun berikutnya, hampir dua bulan sebelum penutupan, tidak ada lagi proses pemvisaan. Ini berarti prosesnya akan berjalan lebih cepat.”
Pemerintah Arab Saudi sebelumnya telah mengumumkan kuota haji Indonesia untuk tahun 2024 sebanyak 221 ribu orang, yang sama dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk tahun ini.
Pemerintah Saudi juga telah mengumumkan bahwa fase persiapan akan dimulai pada 16 September 2023. Proses pemvisaan akan berakhir pada 29 April 2024, atau 10 hari sebelum fase keberangkatan,
Yaqut menambahkan, “Kami telah membahas hambatan, risiko, dan peluang yang mungkin kami peroleh dengan percepatan ini.”
Menurut Menag, proses percepatan akan dimulai dengan penyelesaian laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Proses ini akan memakan waktu 60 hari, dihitung dari berakhirnya operasional haji.
Menag menyatakan, “Saya meminta laporan keuangan tersebut selesai dalam waktu paling lama satu bulan. Jadi, tidak perlu menunggu dua bulan. Setelah satu bulan selesai, kita akan melaporkannya ke DPR agar kami dapat memulai pembahasan tentang haji tahun depan.”
Sementara itu, diskusi dengan DPR harus dimulai segera. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam penghitungan kalender, yang harus dipahami oleh semua pihak.
Siklus keuangan keduanya berbeda karena pemerintah Arab Saudi menggunakan kalender Hijriah, sedangkan Indonesia menggunakan kalender Masehi.
Dia juga menambahkan, “Ini menjadi tantangan serius, bagaimana siklus keuangan kita harus disesuaikan dengan kalender Hijriah yang digunakan di sana. Artinya, diskusi tentang pelaksanaan ibadah haji harus dimulai sedini mungkin.”
Selain itu, diharapkan pembicaraan dengan Komisi VIII DPR akan mempercepat penyelesaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Jika BPIH telah ditetapkan, proses pelunasan dapat dimulai segera dan dokumen dapat disiapkan dengan cepat.
Menag menyatakan bahwa Kementerian Agama berencana untuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan haji pada tahun 2024, terutama dalam proses verifikasi dokumen. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.
