Kemendagri Mendorong ‘Musrenbang’ sebagai Sarana untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah provinsi (pemprov) untuk menjadikan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai wadah menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah.
Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemenadagri, menyatakan bahwa musrenbang merupakan forum untuk menampung aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, di samping itu, pemerintah daerah juga perlu mengelola potensi lokal dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.
“Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat,” kata Yusharto pada Musrenbangda Provinsi Gorontalo Tahun 2024 di Kota Gorontalo, Selasa (23/4), sebagaimana siaran pers diterima di Jakarta, Rabu.
Yusharto menjelaskan ada tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang bisa diterapkan pemprov, tidak terkecuali Pemprov Gorontalo. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp185,78 miliar atau 9,42 persen terhadap total belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Di samping itu, Yusharto mengapresiasi Pemprov Gorontalo yang terus berupaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berbagai strategi. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo yang menurun menjadi 0,36 persen di tahun 2023.
“Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem, termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya,” pesan kepala BSKDN.
