Kemenhub Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Perkapalan Secara Digital
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan perbaikan sebagai regulator untuk meningkatkan pelayanan perkapalan secara digital dengan membangun sinergi bersama para pemangku kepentingan.
“Kemenhub komitmen dalam peningkatan dan perbaikan serta guna menambah pengetahuan dan pemahaman dalam mengoptimalkan kegiatan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal secara komprehensif dan terukur,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut diungkapkan saat membuka acara Bimbingan Teknis Usaha Jasa Terkait Keagenan Awak Kapal Tahun Anggaran 2024 yang diikuti oleh 150 orang perusahaan yang memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
Hartanto berharap penyelenggaraan Bimtek ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam memberikan kontribusi, sinergi, dan akselerasi untuk meningkatkan daya serap secara maksimal, profesional, dan mampu berdaya saing. Tujuannya adalah agar Pelaut Indonesia bisa mendapatkan kesempatan bekerja yang layak di atas kapal dalam menyongsong perkembangan industri 4.0.
“Saya harap, Bimtek ini dapat menjadi sarana pembangunan SDM Pelaut Indonesia yang tepat sasaran agar menghasilkan Pelaut Indonesia yang profesional, handal, dan kompeten di bidangnya, sehingga dapat bersaing dalam menyongsong perubahan dan juga untuk menunjang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Dia juga menyebut bahwa substansi perekrutan dan penempatan awak kapal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Kepelautan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan serta dalam pemenuhan kesesuaian konvensi Internasional tentang ketenagakerjaan maritim.
Bimtek ini melibatkan berbagai narasumber, termasuk Kasubdit Kepelautan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut serta perwakilan dari Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), serta Persatuan Pekerja Pelaut Indonesia (P3I).
Materi yang disampaikan meliputi Peraturan Terkait Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, Pelaut Bukan Pekerja Migran, Sosialisasi Jaminan Keuangan dan Perlindungan bagi Awak Kapal, Perjanjian Kerja Laut, Collective Bargaining Agreement (CBA) dan Sijil Online, serta Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
