Kemenhub : Pembatasan Angkutan Barang Berkontribusi dalam Mengurangi Kepadatan
Kebijakan yang membatasi angkutan barang selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar.
Dalam diskusi publik “Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang, Urgensi, dan Penerapannya” yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa. Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani menyatakan. “Dengan membatasi angkutan barang, kami berharap dapat mengurangi kepadatan selama libur keagamaan atau libur nasional. Yang sering kali mengalami tingkat lalu lintas yang sangat tinggi.”
Selama liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah, bersama dengan semua pemangku kepentingan terkait. Berusaha memastikan mobilitas masyarakat tetap aman, selamat, tertib, dan lancar, kata Ahmad Yani.
Pembatasan angkutan barang dan penerapan rekayasa lalu lintas adalah beberapa kebijakan yang akan terterapkan. Namun, pembatasan tersebut tidak akan berlaku untuk kendaraan barang tertentu seperti kendaraan. Pengangkut bahan bakar, uang, hewan ternak, pakan ternak, pupuk, dan bahan pokok.
Berharap kebijakan ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat selama liburan, mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, meningkatkan pelayanan seperti waktu tempuh, kapasitas jalan, dan ketepatan waktu, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, dia menyatakan bahwa mobil yang mendapat pengecualian harus terlengkapi dengan surat muatan yang mencakup jenis barang, tujuan, serta nama dan alamat pemilik barang.
Pembatasan angkutan barang di jalan raya akan terlakukan pada 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember 2023, dan 1-2 Januari 2024. Pembatasan angkutan barang di luar jalan raya juga akan terlakukan pada waktu yang sama, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Untuk mengurangi kepadatan kendaraan, Kemenhub akan mengatur penyeberangan di beberapa pelabuhan. “Pengaturan penyeberangan, termasuk penundaan atau delaying sistem, akan terlakukan sebagai buffer zone untuk pembatasan kendaraan penumpang maupun operasional angkutan barang,” kata Ahmad Yani.
Dengan bantuan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kementerian Perhubungan telah melakukan survei online mengenai kemungkinan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru tahun 2023/2024. Potensi pergerakan masyarakat terperkirakan mencapai 107,63 juta orang, atau 39,83 persen dari total populasi nasional, naik sebesar 143,65 persen terbandingkan dengan 44,17 juta orang pada tahun 2022.
