Kementerian Keuangan Anugerahkan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Vertikal
Pemerintah daerah dan satuan kerja vertikal di Sulawesi Tengah beri penghargaan Kemenkeu RI. Satu Sulteng (K1S Award) Tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Sulteng, Yuni Wibawa. Memberikan penghargaan kepada daerah dan satker yang telah menunjukkan kinerja yang andal, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan anggaran pada upacara penganugerahan yang berlangsung Rabu di Gedung Pogonbo Palu, Sulteng. Perkiraan hal ini akan mendorong pembangunan di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari arahan pemerintah pusat mengenai Program Kemenkeu Satu. Yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, budaya, dan sistem untuk mendukung ekonomi daerah. Kinerja fiskal hingga akhir tahun 2023 tergunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran pusat dan daerah di masa mendatang.
Yuni menekankan bahwa kemajuan ekonomi Sulawesi Tengah tidak tergantung pada bagaimana semua pihak yang bertanggung jawab mengelola ekonomi provinsi tersebut. Menurut pencapaian K1S Award, kerja sama yang terbangun teranggap positif untuk keberlangsungan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Buol, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Kota Palu, Sigi, Tojo Una-una, dan Tolitoli adalah empat belas pemerintah daerah yang menerima penghargaan sebagai daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng menerima peringkat tertinggi dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semester I tahun anggaran 2023 untuk unit vertikal. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulteng juga menerima peringkat yang sama.
Pengadilan Negeri Poso, Kantor Perbendaharaan Negara Tolitoli, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Buol, dan Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan adalah beberapa satuan kerja yang memiliki IKPA 100.
Bagaimana Ini mencakup digitalisasi, gaji dan penghasilan lainnya, manajemen sumber daya manusia, layanan sarana dan prasarana, perumusan dan pelaksanaan kelembagaan, implementasi kebijakan utama, program sosial BI, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, stabilisasi harga, dan program sosial lainnya.