Kemenko Marves : World Water Forum Membuka Peluang Investasi dalam Air
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menganggap bahwa penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali memberikan kesempatan bagi investasi dalam pembangunan infrastruktur air, guna mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada tahun 2030.
“World Water Forum ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisa menarik investasi baru pada infrastruktur air,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Nani Hendiarti, dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Senin.
Nani menjelaskan bahwa untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada tahun 2030, diperlukan investasi pada pipa air minum. Namun, perkembangan investasi pada pipa air minum baru mencapai sekitar 20,6 persen. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30 persen, diperlukan dana sebesar Rp123 triliun.
Meskipun demikian, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya mampu mengakomodir 37 persen dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Oleh karena itu, Nani menyatakan bahwa investasi harus didorong sebagai sumber modal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan bahwa Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air senilai 9,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp154 triliun pada World Water Forum ke-10.
“Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas),” ujarnya.
Tema besar yang diangkat dalam World Water Forum ke-10 adalah “Water for Shared Prosperity”, yang sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.
Selain itu, terdapat subtema “Sustainable Water Financing” yang akan membahas lebih lanjut tentang mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.
