Kemenkumham Berkolaborasi dengan Masyarakat demi Kebijakan Berkualitas
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjalin kerjasama yang inklusif dengan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka itu, BSK Kumham mengadakan policy talks dan rapat koordinasi teknis, yang juga merayakan hari bhakti pertama dengan mengusung tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak” di Jakarta pada Rabu (21/2).
Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Jumat, Kepala BSK Kumham Kemenkumham, Ambeg Pramarta, memastikan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mengawal dan memandu pembentukan kebijakan publik, terutama di lingkungan Kemenkumham.
“BSK akan berusaha merumuskan mekanisme yang tepat untuk mendorong partisipasi yang bermakna, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat partisipatif dan inklusif,” kata Ambeg.
BSK Kumham akan mendorong terwujudnya kebijakan partisipatif di Kemenkumham dengan memastikan bahwa pendapat masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan selama proses kebijakan di Kemenkumham.
Ambeg menjelaskan bahwa BSK berupaya menciptakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menanggapi tantangan masa depan, bukan hanya berperan sebagai “pemadam kebakaran”.
BSK Kumham juga akan mengawal seluruh proses kebijakan di Kemenkumham untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan memberi dampak positif bagi masyarakat, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh proses kebijakan.
“Dari tahap agenda setting, pembentukan, implementasi, hingga evaluasi. BSK akan berfungsi sebagai knowledge enterpreneur, yaitu entitas yang mengelola pengetahuan dari masyarakat, akademisi, atau produsen pengetahuan lainnya menjadi kebijakan,” jelasnya.
Sebagai unit dengan tugas dan fungsi analisis kebijakan, BSK Kumham juga membuka ruang diskusi dengan perwakilan dari organisasi non-pemerintah seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, serta Nalar Institute.
Diskusi yang dipimpin oleh Ambeg tersebut bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Acara tersebut juga menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu Rizky Argama dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia.
Rizky menekankan bahwa BSK Kumham bukan hanya sekadar nama, tetapi merupakan badan yang secara nyata strategis.
“Harapannya, ke depan akan terjadi kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
