Kemenkumham dan KPU Bertemu untuk Memastikan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2024
Untuk Menjamin Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Aman, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Bertemu dengan Komisioner KPU
Dhahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bertemu dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan kontestasi Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar.
“Kami merasa memiliki tanggungjawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai, sejuk, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila,” kata Dhahana Putra. Pada hari Jumat, dia membuat pernyataan ini di Kantor KPU RI di Jakarta.
Dia menegaskan bahwa Ditjen HAM memiliki tugas khusus untuk menangani diskriminasi HAM, terutama sebelum pesta demokrasi. Menurutnya, pertemuan komisioner KPU sangat penting untuk mencegah pelanggaran perlindungan HAM selama pemilu karena ujaran kebencian atau hate speech dapat menyebar dengan cepat di media sosial.
Dia menyatakan, “Apalagi tahun politik akan datang dan juga proses pemilu akan dimulai. Itulah yang kita jaga bahwa koridor negara Indonesia dan nilai Pancasila harus dijunjung tinggi.”
Dhahana mengungkapkan bahwa Ditjen HAM Kemenkumham rata-rata menerima sepuluh pengaduan pelanggaran HAM dalam satu hari melalui Yankomas atau layanan komunikasi masyarakat.
“Namun, jumlah pengaduan tersebut mungkin meningkat pada saat pemilu, maka dari itu kita perlu berkomunikasi dengan KPU,” katanya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa Ditjen HAM akan terus berkomunikasi dengan KPU tentang pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu.
Pada tanggal 6 November 2023, Ditjen HAM akan meluncurkan aplikasi “Sapa HAM” untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 aman dan lancar serta menjunjung tinggi prinsip transparansi pemilihan yang melibatkan semua warga.
Aplikasi “Sapa HAM” memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan hak asasi manusia melalui platform Google, sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor.
Dalam kesempatan ini, Dhahana Putra mengajak semua orang untuk memanfaatkan hak pilihnya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar pemilu, dan untuk mewujudkan pemilu yang cerdas.
Dia kemudian menyatakan, “Mari kita lakukan pemilu yang cerdas. Ini adalah proses demokrasi, kita tidak bisa memaksakan kehendak pribadi, tetapi juga harus menghormati hak-hak orang lain. Ini adalah proses demokrasi yang luar biasa.”
