“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Sosialisasikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kepada Narapidana”
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat telah mengadakan sosialisasi UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada narapidana di Lapas Polewali dan Rutan Majene.
Mardiana, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum serta JIDH Kanwil Kemenkumham Sulbar, menyatakan bahwa penyuluhan ini adalah hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
Dalam masa transisi tiga tahun sebelum KUHP yang baru diberlakukan sepenuhnya, pemerintah akan mengambil tiga langkah untuk menyosialisasikan KUHP kepada berbagai lapisan masyarakat.
Tahap awal sosialisasi ditujukan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman tentang hukum pidana terkini. Kemudian, sosialisasi akan diteruskan kepada civitas akademika dan masyarakat agar pemahaman seragam tentang KUHP nasional tercipta.
Parlindungan, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan hukum.
Parlindungan menyoroti perlunya sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila. Dia menjelaskan bahwa upaya pembangunan hukum adalah langkah untuk mengembangkan lembaga-lembaga hukum dan substansi hukum sesuai dengan perubahan dalam masyarakat.
Sosialisasi juga membahas lima misi dan latar belakang dari pembaharuan hukum pidana melalui UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Keberlakuan undang-undang ini dan beberapa pasal yang menjadi perhatian khusus dalam Rancangan KUHP juga dijelaskan. Para penyuluh hukum juga menjelaskan perbedaan umum antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru.
 kepada narapidana di Lapas Polewali dan Rutan Majene.){kind=link}