Kemenperin Menerima Sertifikat LIK dari BPN untuk Pengamanan Aset Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memberi Kementerian Perindustrian Sertifikat Aset Tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) untuk Mengamankan Aset Negara.
Putu Juli Ardika, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, mengumumkan penerimaan sertifikat tanah negara di Ulu Gadut, Padang, Sumatera Barat. Tanah tersebut memiliki luas 172.940 meter persegi, termasuk tanah enclave.
Ardika menyatakan dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis bahwa sertifikasi aset negara merupakan salah satu langkah penting dalam pengamanan aset secara hukum karena hal ini akan melindungi dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau pengalihan kepemilikan secara tidak sah.
Senin (12/2), sertifikat pengelolaan diberikan di Ruang Cendrawasih Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Ardika mengatakan pengelolaan LIK Kota Padang terus berkembang. Sebagian dari area tersebut telah berubah menjadi perumahan, hotel, dan area komersial lainnya. Sementara itu, empat hektar di antaranya masih digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perekayasaan Logam, UPTD Minyak Atsiri, dan Gudang Rotan oleh Pemerintah Sumatera Barat, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang.
Ardika juga mengatakan bahwa pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian memenangkan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan untuk kategori Kualitas Pelaporan BMN untuk Kelompok Kementerian/Lembaga yang memiliki satuan kerja lebih dari 100 dan termasuk penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Karena pencapaian ini akan berdampak positif pada pertumbuhan industri nasional, Kementerian Perindustrian harus terus mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
Pengamanan aset negara melalui penerimaan sertifikat Lingkungan Industri Kecil (LIK) oleh Kementerian Perindustrian merupakan langkah signifikan dalam memastikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap kekayaan negara untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan.