Rapat evaluasi akhir pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 telah diadakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama. Dirjen PHU Kemenag, Hilman Lathief, menyatakan dalam pernyataan yang dibuat pada hari Selasa di Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa evaluasi Kemenag tahun ini terfokus pada beberapa hal.
Beberapa program yang berhasil dilaksanakan termasuk peningkatan pengadaan layanan di Arab Saudi, peningkatan layanan rumah untuk orang tua dan difabel, pembukaan embarkasi baru di Kertajati, penerapan fikhut taisir untuk orang tua, dan manajemen dam petugas haji. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada jamaah haji.
Namun, Dirjen Hilman Lathief mengakui beberapa masalah yang muncul selama pelaksanaan haji tahun ini. Kemacetan transportasi di Musdalifah, masalah dengan tenda dan sanitasi yang tidak memadai, penerapan visa bio, dan kekurangan pendampingan bagi jamaah yang lebih tua adalah beberapa dari masalah tersebut.
Dirjen Hilman menyatakan bahwa Kemenag akan menggunakan hambatan ini sebagai dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan yang diperlukan, terutama dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pengawasan jamaah haji selama pelaksanaan haji di tahun-tahun mendatang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang.
Selain itu, Dirjen Hilman menjelaskan bahwa, setelah menghadapi berbagai pembatasan dari Arab Saudi selama pandemi COVID-19, pelaksanaan haji tahun ini telah kembali ke kuota normal. Sejak 2019, Kementerian Agama telah diberi tugas untuk melindungi, mengawasi, dan mendidik jamaah Indonesia. Tugas ini baru dapat dimulai pada tahun 2020 dan dilanjutkan tahun ini.
Sebanyak 210.680 orang di Indonesia telah melaksanakan haji reguler pada tahun ini, dan 18.320 orang telah melaksanakan haji khusus. Upaya ini adalah bagian dari upaya Kemenag untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi bagi semua jamaah haji Indonesia.
 Kementerian Agama.){kind=link}