Kementerian ATR dan World Bank Berkolaborasi untuk Program Reforma Agraria
Bandung, Penjuru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengungkapkan tentang kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank untuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).
Menurut AHY, kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan implementasi pertanahan dan tata ruang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil tetap pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim.
Program utama dari kerjasama ini adalah PPRA, yang bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
PPRA diupayakan dengan berbagai cara, termasuk melibatkan masyarakat yang telah dilatih sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan), serta fokus pada transformasi digital.
Program ini sudah berlangsung di 10 provinsi, meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen, menyebut kerjasama dengan Pemerintah RI sebagai sukses dengan capaian hasil yang signifikan, mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN untuk implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.
Land Tenure Specialist dari World Bank, Willem Egbert van der Muur, mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA dan menyatakan komitmen World Bank untuk mendukung program saat ini dan mendatang.
Pertemuan antara Menteri ATR/BPN AHY dengan perwakilan World Bank membahas pelaksanaan program yang sudah berjalan dan potensi kerjasama di masa depan, terutama dalam mencapai Reforma Agraria.
Kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan World Bank menandai komitmen bersama dalam mempercepat reforma agraria, menciptakan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
