Kementerian BUMN Berusaha Memperluas Penjaminan untuk Usaha Ultra Mikro
Tujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk meningkatkan cakupan penjaminan di setiap desa di Indonesia, dengan tujuan menawarkan bantuan kepada Usaha Ultra Mikro untuk mengembangkan bisnis mereka.
Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, mengatakan ada tiga komponen utama yang diperlukan untuk menjadikan bisnis usaha ultra mikro berkelanjutan: pembinaan, penjaminan di awal kredit, dan akses perbankan yang mudah.
Tiko menyatakan dalam diskusi online berjudul “Bagaimana Ultra Micro Holding Menghubungkan Keuangan dengan Milion di Indonesia” di Jakarta, Jumat, bahwa diperlukan perluasan penjaminan untuk ultra mikro. Pemerintah harus memberikan penjaminan di awal, sehingga dalam 1-2 siklus pertama, jika pembayaran macet, pemerintah dapat menanggungnya.
Tiko menekankan betapa pentingnya memberikan insentif keuangan kepada perusahaan terkecil jika kita ingin mewujudkan masyarakat yang makmur di Indonesia. Calon pelaku usaha juga harus dilatih dalam manajemen keuangan dan mendapatkan akses ke penjaminan yang mudah.
Tiko menyatakan bahwa bisnis pelaku usaha ultra mikro saat ini telah mulai berkembang dan diharapkan akan terus berkembang menuju tingkat yang lebih tinggi. Transformasi ini dianggap sebagai langkah penting yang memerlukan waktu yang lama, tetapi diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat pedesaan secara signifikan.
Selain itu, Tiko menegaskan bahwa pembinaan merupakan komponen penting dalam meningkatkan keterampilan bisnis ultra mikro. “Tidak hanya memberikan dana dan penjaminan, tetapi juga perlu dibina agar mereka memahami cara mengelola cashflow dengan benar. Aspek pembinaan ini akan diperkuat agar mereka dapat meningkatkan kelasnya.”
Dari total 45 juta bisnis ultra mikro yang terdaftar pada tahun 2018, hanya 15 juta di antaranya telah dilayani oleh layanan keuangan formal, seperti bank, gadai, group lending, fintech, dan BPR. Di sisi lain, lima juta bisnis ultra mikro membutuhkan dana dari rentenir, dan tujuh juta lainnya bergantung pada bantuan keluarga dan teman. Sementara itu, 18 juta bisnis ultra mikro tidak mendapatkan layanan keuanga
